METRO SULTENG - Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Salindu, Kecamatan Pamona Tenggara, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Harsab Tirolemba Paeri S.Sos, meminta kepada jajaran Inspektorat Kabupaten Poso untuk turun ke desa itu.
Permintaan Ketua BPD terkait pekerjaan lanjutan air bersih tahun 2022 yang tak kunjung selesai dikerja. Inspektorat perlu melakukan peninjauan lapangan ke Desa Salindu.
Baca Juga: Ketua BPD Marah, Pekerjaan Air Bersih Desa Salindu Poso Tak Kunjung Selesai
"Kami sudah rapat dengan Pemdes Salindu pada 21 Maret 2023. Pekerjaan air bersih kami beri deadline hingga 31 Maret 2023. Karena tahun anggaran 2022 sudah menyeberang tahun. Tapi belum selesai juga dikerja," ujar Harsab via telepon kepada media ini, Jumat sore (31/3/2023).
Harsab memastikan, hingga 31 Maret 2023 bahwa pekerjaan lanjutan air bersih belum juga rampung. Karena progresnya lambat sekali.
Baca Juga: PT IMIP Berikan Pendidikan Gratis Bahasa Inggris dan Mandarin Tingkat SD dan SMP, Cek Cara Daftarnya
"Saat pekerjaan ini dikerja 2019 lalu, BPD juga yang meminta Inspektorat Poso untuk melakukan audit. Ada temuan Rp 76 juta. Dan sekarang, kami minta lagi Inspektorat turun ke Salindu. Audit lagi pekerjaan lanjutan air bersih," desak Harsab.
Pekerjaan air bersih Desa Salindu, pertama kali dianggarkan tahun 2019 sebesar Rp 398 juta. Dan pekerjaan lanjutannya baru dianggarkan lagi di 2022 sebesar Rp 137 juta. Sumber dananya dari Dana Desa (DD).
Menurut Ketua BPD Salindu, ada masalah dengan pekerjaan air bersih di desanya. Sehingga Inspektorat perlu turun. Jika tidak ada masalah, tidak mungkin pekerjaan sampai molor begini.
"Untuk memastikan apa masalahnya, harus dibuka ke masyarakat. Inspektorat segera ke Salindu. Apakah masalah di keuangan atau teknis pekerjaan? Atau ada masalah lain. Kita dan masyarakat perlu tahu," tekan Harsab.
Sangat miris memang pekerjaan air bersih di Desa Salindu. Ada benang kusut yang harus diurai. Dan mereka yang terlibat dalam pekerjaan ini, mestinya harus belajar dari masalah 2019 lalu.
"Pikirkan dong kebutuhan masyarakat. Jangan pikirkan keuntungan. Saya sudah sering marah-marah pemdes soal ini. Tapi tidak mempan. Kiranya Pemkab Poso, memperhatikan apa yang terjadi di Desa Salindu," prihatin mantan anggota DPRD Poso periode 2009-2014 ini.
