METRO SULTENG - Sebanyak 119 dari 120 desa di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, menggunakan Dana Desa (DD) saat mengikuti pelatihan home industri di Lembaga Pengembangan Teknologi Tepat Guna (LPTTG) Malindo di Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Pelatihan ini menghabiskan anggaran sebesar Rp 5 miliar lebih.
Dari 120 desa, hanya Desa Marana Kecamatan Sindue yang menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD).
Setiap desa mengeluarkan DD sebesar Rp 50 juta untuk mengutus 10 orang mengikuti pelatihan di Masamba kurang lebih 7 hari. Peserta mendapat uang saku sebesar Rp 500 ribu per orang. Sisanya disetorkan ke LPTTG Malindo yang diduga melalui menantu Bupati Donggala yang bernama Awaluddin.
Mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Donggala, Abraham Taud memberikan klarifikasi soal ini. Cikal bakal dari masalah TTG ini bermula dari surat permintaan pelatihan home industri dari LPTTG Malindo, Masamba, Sulawesi Selatan, kepada Pemda Donggala. Permintaan itu langsung disambut oleh bupati.
Baca Juga: Hindari Terlibat dalam Kasus TTG, Bupati Donggala Salahkan Kades dan Kontraktor
Untuk tindaklanjut permintaan LPTTG Malindo, kata Abraham, harus ada surat resmi dari Dinas PMD Donggala ke setiap kepala desa untuk mengikuti pelatihan home industri.
Belum sempat menyurat ke desa, datanglah anak mantu Bupati Donggala, Awaluddin, ke rumahnya dan memintanya menandatangani konsep surat untuk para Kades, namun Abraham menolak.
“Waktu itu sore, datang Awaluddin dan pamannya Pasinringi ke rumah saya. Mereka menyodori konsep surat untuk ditandatangani, saya tidak mau. Saya bilang tunggu dulu, saya pelajari dulu, baru saya laporkan ke bupati. Pelatihan itu kan menggunakan Dana Desa, saya tidak berani intervensi,” ujarnya.
Karena menolak menandatangani, lanjut Abraham, akhirnya Bupati Donggala Kasman Lassa menyurat langsung kepada Kades, Lurah, dan Camat pada tanggal 29 Mei 2019 perihal pelatihan home industri di LPTTG Malindo di Masamba, Luwu Utara.
Baca Juga: Dugaan Korupsi Alat TTG Donggala, Direktur LPTTG Malindo Beri Penjelasan Begini
Abraham mengatakan, Bupati Donggala mestinya meminta pertimbangan dulu kepada dinas PMD sebelum menyurat ke para Kades. Karena biaya pelatihan menggunakan dana desa.
“Inilah yang saya khawatirkan jangan sampai ada intervensi dalam penggunaan dana desa. Tapi bupati kan sudah terlanjur menyurat ke desa, akhirnya diberangkatkanlah utusan dari 120 desa. Setiap desa ada 10 orang dengan anggaran 5 juta per orang. Pihak desa ini pun saat berangkat maupun pulang dari pelatihan, tidak ada melapor ke dinas PMD,” bebernya.
Karena pandemi covid-19, ungkap Abraham, maka berhentilah tindak lanjut dari pelatihan di LPTTG Malindo. Banyak pihak merasa tidak ada output maupun outcome yang dicapai dalam pelatihan yang menggunakan DD sebesar Rp 5 miliar lebih itu.
Merespon hal itu, CV. MMP berinisiatif melakukan sosialisasi soal alat TTG dan direspon oleh sebagian Kades.
“Agar pelatihan di LPTTG ada tindaklanjutnya, lalu CV. MMP mencoba melakukan sosialisasi di beberapa kecamatan. Dari sosialisasi tersebut ada tanggapan dari beberapa Kades. Maka dibuatlah perjanjian kerja sama (PKS) antara direktur CV. MMP dan Kades untuk pengadaan peralatan TTG. Tapi terus terang saja, saya tidak tahu kegiatan sosialisasi itu dan PKS itu,” ucapnya.
