• Minggu, 27 November 2022

LBH Sulteng Heran Dengan Penanganan Kasus Gratifikasi Casis Bintara

- Selasa, 23 Agustus 2022 | 08:51 WIB
Direktur LBH Sulteng, Julianer (kiri) didampingi Rusman selaku salah satu Deputi LBH, menggelar konferensi pers di kantornya Senin (22/8/2022). (foto: ist)
Direktur LBH Sulteng, Julianer (kiri) didampingi Rusman selaku salah satu Deputi LBH, menggelar konferensi pers di kantornya Senin (22/8/2022). (foto: ist)

METRO SULTENG - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Provinsi Sulawesi Tengah, merasa heran dengan penanganan kasus dugaan gratifikasi penerimaan Casis (calon siswa) Bintara Polri gelombang II tahun 2022 yang dilakukan Polda Sulteng.

LBH Sulteng menyatakan, kenapa uang gratifikasi dari 18 Casis justru dikembalikan ke masing-masing orang tua. Bukan malah dijadikan alat bukti dalam proses hukum. 

"Apa alasan Polda Sulteng yang menangani kasus ini, sehingga mengembalikan uang Rp4,4 miliar kepada masing-masing ortu Casis. Itu kan (uang) harusnya jadi barang bukti,"kata Direktur LBH Sulteng, Julianer, saat menggelar konferensi pers di kantornya Jalan Yojokodi, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Senin (22/8/2022).

Baca Juga: Ditengarai Jadi Tempat Pijat Plus, Polisi Tutup Spa di Beteleme

Briptu D menjadi tersangka tunggal sebagai calo kasus ini. Dia ditangkap Pengamanan Internal (Paminal) Polda Sulteng beserta uang senilai Rp4,4 miliar pada 28 Juni 2022. 

Briptu D ditangkap saat membawa uang tersebut dengan sebuah mobil Honda Jazz warna putih. Saat ini, dia sedang menjalani proses hukum internal, yakni pelanggaran disiplin dan kode etik. 

Baca Juga: Penolakan Pinjaman PEN Rp120 M Pemda Poso Berakhir Voting di DPRD, Yusuf : Pinjaman Itu Akan Bebani Masyarakat

Dikatakan Julianer, meskipun Briptu D beraksi seorang diri, dia pun harus diproses pidana. Sebab hal tersebut jelas, siapa dan apa kewenangan Briptu D sehingga bisa menerima uang Rp4,4 miliar. 

Sepengetahuan Julianer, sebagai barang bukti, mestinya uang Rp4,4 miliar ditahan. Kecuali ada putusan inkrah (berkekuatan hukum tetap) yang memerintahkan mengembalikan ke orang tua atau perkara tersebut dihentikan.

"Sangat disayangkan kasus ini. Oknum Briptu D merusak citra kepolisian. Tidak hanya sanksi kode etik, pidananya juga harus dituntaskan. Tidak boleh berhenti di kode etik,"tandas Julianer.

Halaman:

Editor: Icam Djuhri

Tags

Terkini

Karyawan PT IMIP di Morowali Terekam CCTV Diserang OTK

Selasa, 22 November 2022 | 10:19 WIB
X