METRO SULTENG-Fraksi Bersih-Bersih Sulawesi Tengah (Sulteng) meminta Presiden Jokowi dan DPR membatalkan pengesahan Perppu Ciptaker.
Koordinator Lapangan (Korlap), Yogi menilai bahwa keberadaan Perppu Ciptaker ini semakin menambah penderitaan rakyat.
Baca Juga: Tinjauan Lokasi KTT ASEAN Di NTT, Presiden Jokowi Akan Promosikan Keindahan Labuan Bajo
Hal ini disampaikan pada Rabu, (14/3/2023) kemarin saat menggelar aksi di gedung DPRD Sulteng. Fraksi Bersih-Bersih Sulteng yang terdiri dari buruh, petani, nelayan, mahasiswa, serta organisasi masyarakat sipil menuntut pembatalan Perppu tersebut.
Aktivis Parimo ini menegaskan aksi penolakan Perppu Ciptaker itu dilakukan untuk menyampaikan hak-hak rakyat.
Baca Juga: Mantan Napiter Ceramahi Personil Polres Morowali Utara, Baca Isi Ceramahnya
Sebab, rakyat selalu menerima konsekuensinya atas berbagai kebijakan dari pemerintah.
"Maka rakyatlah yang akan menjadi korban atas penguasa atau oligarki yang berada ditubuh pemerintah saat ini" tegas Yogi.
Baca Juga: Ajudan Pribadi Muhammad Akbar Diamankan Polisi Terkait Dugaan Penipuan Senilai Rp 1,3 M
Tak hanya itu, Yogi juga menyinggung soal orientasi pendidikan yang berubah menjadi pasar modal.
"Orientasi pendidikan berubah menjadi pasar modal, karena sangat mudah untuk diperjual belikan," katanya.
Baca Juga: Aksi Tawuran Antarkelompok Remaja Di Makassar Bikin Resah Warga: Hampir Tiap Malam Terjadi
Sementara, Wakil Koordinator Lapangan (Wakorlap), Rendi mengatakan sangat mengecam tindakan pemerintah.
Lanjut, bahkan Presiden Jokowi menurutnya telah melecehkan dan mempermainkan konstitusi negara.
