METRO SULTENG - Tokoh masyarakat Sulawesi Tengah, Abdul Rachman Thaha, menyatakan prihatin dengan sejumlah proyek APBN di provinsi itu yang terindikasi bermasalah. Pekerjaan yang melekat di balai-balai kementerian tersebut diminta mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum.
Pria yang disapa ART ini mengungkapkan, dirinya sudah mengantongi beberapa data proyek bermasalah di Sulteng. Terutama pekerjaan APBN. Pagu anggarannya mulai dari puluhan miliar hingga ratusan miliar.
Dugaan pelanggarannya mulai dari kualitas yang rendah hingga dugaan monopoli pekerjaan.
"Saya sudah ada beberapa data. Mulai dari data lapangan hingga dokumen lelang. Ada juga indikasi monopoli proyek di salah satu balai. Modelnya, ada satu rekanan mengerjakan beberapa paket dengan menggunakan bendera perusahaan lain. Padahal rekanan yang kerja, cuma satu orang," beber ART dalam keterangan tertulisnya, Selasa (14/10/2025) pagi.
Data yang dipegang ART akan ia serahkan ke Kejaksaan Agung RI dalam waktu dekat. Apakah Kejagung akan melimpahkan ke kejaksaan di daerah sesuai lokusnya, atau bagaimana, itu urusan teknis saja.
"Saya akan serahkan ke Jampidsus Kejagung. Karena potensi kerugian keuangan negaranya, saya perkirakan besar," kata anggota DPD RI periode 2019-2024 itu.
Baca Juga: Dua Pekan Terendam Banjir, 230 Siswa SMP di Morut Terpaksa Belajar di Balai Dusun
Komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi harus disupport. Termasuk untuk Sulteng, pekerjaan proyek yang terindikasi bermasalah tak boleh lagi ditolerir. Ini juga upaya untuk melakukan seleksi alam bagi rekanan yang profesional dan tidak.
"Ada pekerjaan yang rusak, tapi pihak balai nyatakan nanti diperbaiki. Karena masih masa pemeliharaan. Padahal kualitas pekerjaannya memang rendah. Masalahnya bukan pada diperbaiki atau tidak, tapi ini soal kualitas pekerjaan," kritik ART.
Untuk itu, agar masyarakat Sulteng tidak dirugikan, rekanannya harus bertanggung jawab.
Baca Juga: BWSS III Nyatakan, Addendum Proyek Sabo Dam Sesuai Kondisi Lapangan
"Saya juga tidak mau, masyarakat Sulteng diberikan sesuatu yang tidak berkualitas. Seperti jalan atau irigasi. Kalau kualitasnya rendah, pasti akan rusak dini. Ini jangan sampai terjadi dan dibiarkan," ujarnya.
Untuk itu, Kejagung dan Kejati Sulteng, mesti mengevaluasi seluruh pekerjaan di Sulteng yang terindikasi bermasalah. Oknum-oknum yang memanfaatkan momentum dalam mengelola paket pekerjaan APBN, jangan diberi ruang.
