METROSULTENG — Sejumlah warga Desa Torete, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, melakukan aksi penyegelan kantor desa dan rumah Kepala Desa pada Sabtu (6/9/2025). Aksi ini merupakan bentuk protes atas dugaan ketidaktransparanan pengelolaan anggaran CSR/PPM perusahaan dan dana kompensasi lahan.
Koordinator aksi, Arlan, menjelaskan bahwa permasalahan ini sudah lama dirasakan masyarakat. Menurutnya, kesabaran warga telah habis karena hak-hak mereka selama ini diduga diabaikan.
“Luar biasa ini mereka punya tindakan, karena hak masyarakat selalu disabotase. Sudah bertahun-tahun ini terjadi,”ujar Arlan saat dihubungi Metrosulteng.
Anggaran Rp3,7 Miliar Diduga Tak Jelas
Warga menyoroti realisasi pencairan dan penggunaan anggaran PPM senilai Rp3,7 miliar yang terjadi sejak kepemimpinan Kepala Desa sebelumnya. Menurut Arlan, sebagian besar masyarakat tidak mengetahui alur penggunaan dana tersebut.
Selain itu, Kepala Desa yang menjabat saat ini juga dituding membelanjakan uang hak rakyat untuk kepentingan pribadi, termasuk memanfaatkan fasilitas dan bantuan sosial dari perusahaan.
“Pak kades sekarang, uang itu dibelanjakan untuk kepentingan pribadinya. Dia beli alat, uang digunakan untuk proyek pribadinya di Kendari untuk crusher. Mobil yang harusnya jadi fasilitas ambulance desa malah disewakan ke perusahaan. Bahkan bantuan sosial perusahaan seperti sapi kurban itu dijual,”ungkap Arlan.
Kekecewaan Warga terhadap Pemerintah Desa dan Perusahaan
Arlan menyayangkan permasalahan ini masih terus terjadi di tengah masyarakat. Padahal, kehadiran investor diharapkan membawa dampak positif bagi kesejahteraan warga, namun justru memunculkan kekecewaan.
Tak hanya pemerintah desa, warga juga menyoroti pihak perusahaan yang dinilai tidak transparan dalam pencairan anggaran PPM dan dana kompensasi lahan.
Atas tudingan tersebut, mantan Kepala Desa dan Kepala Desa yang saat ini menjabat hingga berita ini dipublikasikan belum memberikan klarifikasi resmi meskipun sudah dihubungi oleh awak media.
Sementara itu, pihak perusahaan PT Teknik Alum Service (TAS) menegaskan bahwa telah mencairkan dana kompensasi lahan yang disepakati dengan harga Rp. 10 ribu permeter. Luasan lahan yang dibebaskan mencapai 41,62 hektar dengan realisasi anggaran mencapai Rp Rp 4,62 milyar.
"Pihak perusahaan telah membayar kompensasi sesuai kesepakatan, untuk rinciannya bisa dikomfirmasi ke Kepala Desa Torete,"ujar Agus KTT PT Tas.
Empat Tuntutan Warga dalam Aksi Demonstrasi
Dalam aksi demonstrasi tersebut, warga Desa Torete menyampaikan empat tuntutan utama:
-
Mengusut dugaan penyalahgunaan anggaran pembebasan aset desa senilai Rp4.016.000.000.
