METRO SULTENG-Proyek preservasi Jalan Nasional Labuan Bajo – Kota Ruteng, yang menghubungkan Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, dan Manggarai Timur, kembali menuai sorotan tajam dari masyarakat. Warga menilai kualitas pekerjaan jauh dari harapan meski menelan anggaran fantastis senilai Rp125,7 miliar yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023–2024, ditambah dana swakelola pemeliharaan tahun 2025 sebesar Rp10 miliar.
Seorang warga, Hendrikus Jono, menyatakan bahwa proyek yang seharusnya mendukung akses vital di Pulau Flores justru dikerjakan asal-asalan.
“Kami memprotes lantaran besarnya anggaran preservasi dan perbaikan jalan ini. Kami minta Kejagung untuk memantau aliran dana dari proyek ini,” ujarnya, Rabu (3/9).
Kualitas Pekerjaan Dinilai Buruk
Pantauan di lapangan memperlihatkan sejumlah pekerjaan tidak sesuai dengan standar. Misalnya, pada ruas Jalan Soekarno Hatta, tepat di depan Hotel Sentro, pembangunan U-Ditch sepanjang kurang lebih 300 meter tampak dikerjakan asal jadi dan tidak terawat.
Sementara itu, pada jalur Lembor–Ruteng, terdapat titik-titik jalan yang sudah dipahat untuk penambalan namun hingga kini tidak kunjung dikerjakan oleh PPK 3.2 PJN Wilayah III NTT.
Kondisi jalan yang sudah diperbaiki pun kembali rusak, dengan aspal pecah dan mengelupas. Lubang menganga di sepanjang ruas jalan menimbulkan bahaya bagi pengguna kendaraan, terutama pada malam hari. Beberapa pengendara bahkan dilaporkan mengalami kecelakaan hingga luka serius.
Dugaan Penyimpangan Anggaran
Baca Juga: Pastikan Morowali Utara Aman, Polres Bersama TNI dan Pol PP Lakukan Patroli Gabungan
Selain mutu pekerjaan yang buruk, publik juga menyoroti dugaan penyimpangan anggaran. Sejumlah kalangan menduga adanya indikasi mark-up yang mencapai puluhan miliar rupiah, termasuk dalam dana pemeliharaan jalan nasional. Transparansi proyek pun dipertanyakan lantaran informasi detail tidak ditemukan dalam sistem pelaksanaan.
“Pemeliharaan jalan sangat penting untuk keselamatan masyarakat. Namun jika dikerjakan tanpa akuntabilitas dan transparansi, ini sama saja mengorbankan publik,” tegas seorang pemerhati infrastruktur lokal.
Pihak-Pihak yang Disebut Terlibat
Publik mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk turun tangan mengusut pihak-pihak yang diduga terlibat dalam proyek ini, antara lain:
1. Budi Santoso, Direktur Utama PT Akas (asal Kota Malang, Jawa Timur).
