Puan Maharani Janji DPR Akan Mendengar Aspirasi Rakyat dan Memproses Pencabutan Tunjangan Sesuai Aturan yang Berlaku

photo author
- Rabu, 3 September 2025 | 19:39 WIB
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan DPR RI akan terus lakukan evaluasi dan berbenah diri. (Instagram/ketua_dprri)
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan DPR RI akan terus lakukan evaluasi dan berbenah diri. (Instagram/ketua_dprri)

METRO SULTENG - Ketua DPR RI, Puan Maharani, berjanji pihaknya akan terus melakukan pembenahan dan evaluasi.

Tak hanya itu, dirinya juga memastikan bahwa DPR akan lebih terbuka dan aspirasi masyarakat akan didengar.

“Kami akan mengevaluasi, kami berbenah diri, kami akan terus mendengar aspirasi rakyat dan semua elemen bangsa dengan lebih terbuka, lebih baik dalam membangun bangsa,” ujar Puan dalam keterangan resminya pada Rabu, 3 September 2025.

Baca Juga: Kantor Pertanahan Hadiri Musrenbang dan Seminar Akhir RPJMD Banggai Laut 2025–2029

“DPR mendengarkan semua masukan dan akan menindaklanjuti sesuai mekanismenya, ini bagian dari upaya pembenahan yang nyata dan bertanggung jawab,” imbuhnya.

Politikus dari fraksi Partai PDI-P itu juga menegaskan DPR akan terus aktif mendampingi setiap proses pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.

“DPR akan terus bersinergi dengan Pemerintah. Kita satu barisan dalam membangun bangsa, tentu dengan tetap menjalankan fungsi pengawasan sesuai konstitusi,” terangnya.

Ia juga meminta agar semua pihak menjaga kondusifitas dan tetap saling menghormati satu sama lain.

Menurutnya, cara tersebut menjadi salah satu upaya untuk membangun bangsa.

Baca Juga: Sri Mulyani Sedih Lukisan Bunga di Rumahnya Raib Dijarah Massa Aksi, Nilainya Tak Bisa Ditukar Dengan Uang

“Kita berdiskusi, kita dengarkan masukan-masukan dari para tokoh bangsa, semua harus menahan diri, dan jangan saling menyakiti. Kita saling menghormati dan saling menjaga,” ujarnya.

Mengenai pencabutan beberapa kebijakan internal DPR seperti yang diinstruksikan oleh Prabowo, Puan menyatakan kalau hal itu akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku.

Salah satu kebijakan yang akan dicabut seperti besaran tunjangan anggota dewan dan mengenai kunjungan ke luar negeri.

“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” imbuh mantan Menko PMK itu.
***

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Subandi Arya

Tags

Rekomendasi

Terkini

Ramai Soal KUHAP Baru, Ketua Komisi III DPR Buka Suara

Selasa, 18 November 2025 | 17:46 WIB

Anak Muda: Melek Politik dan Melek Berpartai

Senin, 17 November 2025 | 09:26 WIB
X