METRO SULTENG - Bupati Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, Risharyudi Triwibowo, terus disoroti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Buol.
Salah satu organisasi mahasiswa terbesar di Indonesia ini menyayangkan ketidakhadiran orang nomor satu di Buol itu untuk memenuhi undangan Rakor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.
Padahal, rapat koordinasi (Rakor) di KPK yang dilaksanakan 6 Agustus lalu, penting dalam membangun komitmen antikorupsi di daerah. Terlebih lagi Rakor tersebut dihadiri seluruh kepala daerah se-Sulteng, kecuali Bupati Buol yang enggan datang.
"Ketidakhadiran Bupati Buol di KPK untuk Rakor, memang jadi perhatian. Komitmennya dalam pemberantasan korupsi seperti apa sebenarnya," kata Ketua HMI Cabang Buol, Arman A Hala, Senin malam (18/8/2025).
Baca Juga: Reaksi Sinis HMI Buol, Kritik Masalah Hukum Bupati Risharyudi Triwibowo di KPK
Alasan sakit Bupati Buol sehingga tidak bertolak ke gedung KPK di Jakarta, juga diragukan Ketua HMI Cabang Buol. Sebab, tidak ada disertai dengan bukti medis. Pengakuan sakit sebatas di mulut saja.
"Inilah yang menjadi pertanyaan, apakah sakit itu hanya sekadar alasan untuk kemudian menghindar dari undangan Rakor KPK," miris Arman.
Tapi apa, publik kemudian menyaksikan Bowo - sapaan akrab Bupati Buol, aktif menghadiri beberapa kegiatan. Pada 4-5 Agustus misalnya, Bupati membuka kegiatan di Buol. Begitu pun pada 7 Agustus, Bowo melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung BLK di Momunu.
Dan puncaknya, Bupati membuka kegiatan road race kerjasama dengan Honda dan terekam video berjoget ria.
"Justru Bupati tampak segar, bahkan ikut bergoyang di arena road race. Fakta inilah yang menimbulkan pertanyaan, apakah benar sakit yang dimaksud sedemikian berat hingga tidak mampu hadir dalam forum strategis pemberantasan korupsi? Tetapi dalam hitungan hari sudah pulih dan tampil di panggung hiburan," kata Arman.
Baca Juga: Bupati Buol Berbohong? Ngaku Sakit tak Hadiri Undangan KPK, Padahal...
Seorang kepala daerah, mestinya memprioritaskan undangan lembaga antikorupsi daripada kegiatan di seremonial hiburan. Karena itu, publik berhak meragukan alasan sakit yang disampaikan Bupati.
"(Alasan sakit) penjelasan jujur atau sekadar tameng untuk menghindar. Kan sekarang beliau juga diperiksa KPK," Arman menambahkan.
Integritas seorang pemimpin, lanjutnya, diuji bukan di arena hiburan, melainkan pada keseriusannya menghadapi KPK dan komitmen melawan korupsi.
Jika seorang Bupati kemudian memilih absen dari forum resmi dengan alasan sakit, maka sikap dan tindakannya setelah itu harus sejalan dengan alasan tersebut. Bukan malah menimbulkan kesan kontradiktif.
