Sebuah diskusi kecil mengulas antara ongkos pilkada dan tarif PBB-2P membuat satu pernyataan korelasi bahwa "Kau ambil uangku, Aku ambil uangmu, siapa yang salah?"
Siapa yang salah menjadi hal yang menarik karena itu yang menjadi sebab utama hingga daerah meningkatkan PBB-2P.
Sistem pilkada menerapkan pemilihan langsung pada satu sisi memberi manfaat edukasi demokrasi. Namun pada sisi lain warga menjadikan momen ini sebagai komoditas. Dan kemudian berkembang sebuah pernyataan korelasi bahwa "ada uang ada suara". Kondisi ini sudah memprihatinkan.
Wacana kepala daerah dipilih oleh suara perwakilan rakyat melalui DPRD menjadi pilihan yang lebih rasional dengan kondisi pendapatan perkapita warga tergolong rendah sekitar
Rp78,62 juta atau sekitar USD 4.960,3 pada tahun 2024.
Sementara itu sebuah hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai demokrasi dalam sebuah pilkada langsung akan baik bilamana pendapatan perkapita warganya mencapai minimal USD 6.000.
Pilkada melalui pungutan suara di DPRD dinilai oleh sejumlah kalangan selain lebih hemat, juga bisa melahirkan kepala daerah yang lebih berkualitas. Wacana ini tentunya perlu didorong dan diperjuangkan.
Terakhir bahwa peringatan HUT Kemerdekaan RI yang ke 80 dijadikan momenrum untuk membawa Indobesia menjadi lebih pada masa mendatang. SEMOGA. (*)
