METRO SULTENG - Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tamainusi, Kecamatan Soyo Jaya, Kabupaten Morowali Utara, secara tegas menyatakan menolak Surat Keputusan (SK) Bupati yang mengangkat Penjabat Kepala Desa Tamainusi.
Ada dua alasan BPD Tamainusi sehingga menolak pengangkatan Penjabat (Pj) kepala desa.
Pertama, sampai saat ini BPD belum menerima secara resmi tembusan SK Bupati Morowali Utara terkait pengangkatan Pj Kepala Desa Tamainusi.
Baca Juga: Terbitkan SK Pj Kades Tamainusi, Mendagri Minta Gubernur Sulteng Bina Bupati Morut
Kedua, BPD menilai ada ketidakterbukaan dan tidak transparansi pemerintah daerah dalam pengangkatan Pj Kepala Desa Tamainusi.
"Dua alasan itu jadi dasar BPD, sehingga kami menolak SK pengangkatan Pj Kades. Karena kami melihat ada sesuatu yang janggal disini," kata Wakil Ketua BPD Tamainusi, Abidin, Selasa pagi (1/7/2025).
Menurutnya, BPD dan masyarakat Tamainusi sudah gerah dengan persoalan Kades Tamainusi definitif, Ahlis, yang terkesan "dimusuhi" oleh pemerintah daerah.
Saat masih dalam masalah langsung dinonaktifkan. Jabatan kades pun diisi Plt (pelaksana tugas). Begitu selesai masalahnya, bukannya diaktifkan kembali, tapi justru diangkat lagi Pj Kades.
Baca Juga: BREAKING NEWS: Kasus Pidana Kades Tamainusi Nonaktif Diputus Ontslagh PN Poso
Olehnya itu, BPD dan masyarakat Tamainusi sebut Abidin, merasa aneh dengan kebijakan pemerintah daerah yang suka membuat gaduh sendiri di masyarakatnya.
"Ini pemerintah daerah sendiri yang mengaduk-aduk kami di desa. Ada apa sebenarnya ini? Sekali lagi kami tegaskan, kami menolak pengangkatan Pj kades di desa kami," ujar Abidin.
Ditanya siapa yang di-SK-kan Bupati Morowali Utara, Delis Julkarson Hehi, menjadi Pj Kades Tamainusi, Abidin menyebut asalnya dari kantor kecamatan. Namanya Muh Satir.
"Saya sudah pernah bertemu orangnya. Secara lisan yang bersangkutan sudah akui terima SK Pj Kades. Tapi SK itu sendiri belum ada sama kami di BPD," tambah Abidin.
Baca Juga: Babak Baru Kasus Jurnalis Hendly Mangkali yang Dilaporkan Istri Bupati Morut
Abidin menyesalkan masalah yang terjadi di desanya beberapa tahun terakhir. Pimpinan tertinggi di desa mereka, kepala desa, ditimpa masalah yang justru banyak membuat masyarakat bingung. Dan ini tidak dipedulikan pemerintah daerah maupun pemerintah kecamatan.
