Penegakkan Hukum Lemah
Pemuda Berani Sulteng menilai, lemahnya penegakkan hukum terhadap tambang ilegal merupakan bentuk pembiaran terhadap kejahatan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas kepolisian untuk menjaga ketertiban dan menegakkan hukum.
“Jika hukum tidak ditegakkan, maka integritas institusi menjadi dipertanyakan. Pembiaran seperti ini justru mencoreng wajah hukum,” ujar Jabir.
Ia menambahkan, sektor pertambangan seharusnya menjadi penyumbang pendapatan daerah. Namun praktik ilegal justru membuat kontribusinya nihil dan meningkatkan risiko bencana seperti longsor, banjir, bahkan korban jiwa.
Selain tambang, Pemuda Berani Sulteng juga menyoroti dugaan penyimpangan dalam distribusi BBM serta kelangkaan gas elpiji 3 Kg yang kerap terjadi di berbagai wilayah Sulawesi Tengah.
Baca Juga: Speedboat yang Terbakar Bukan Milik Polres Touna, Penyebabnya Diduga Korsleting Aki
Jabir menduga ada praktik permainan pihak tertentu, termasuk broker dan oknum yang menguasai distribusi minyak dan gas. Ia juga menuding adanya manipulasi laporan perusahaan untuk menutupi biaya-biaya tidak resmi.
“Kondisi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah provinsi. Kelangkaan elpiji 3 kg bukan semata persoalan teknis, tapi ada sistem distribusi yang bermasalah,” katanya.
Sebagai respons atas berbagai persoalan tersebut, Pemuda Berani Sulteng mendukung penuh pembentukan Satgas oleh Gubernur Sulteng. Satgas ini diharap dapat menjadi solusi konkret untuk menghentikan praktik ilegal dan memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan energi.
Baca Juga: Meski Sudah Dua Periode, Arus Abdul Karim Masih Dijagokan Pimpin Golkar Sulteng
“Satgas ini sangat penting dan mendesak, bukan hanya untuk mencegah kebocoran kekayaan negara, tapi juga untuk menyelesaikan akar persoalan sosial dan lingkungan di daerah,” ujar Jabir.
Ia menekankan bahwa efektivitas satgas akan sangat bergantung pada keberanian politik dan ketegasan dalam menegakkan hukum.
Satgas diharapkan tidak hanya menjadi simbol, tetapi bekerja nyata dengan melibatkan unsur masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga pengawas indepedent. (*)
