METRO SULTENG - Anggota DPD-RI Abdul Rachman Thaha menyoroti gaya hidup mewah pejabat di daerah. Apa yang mereka pertontonkan benar-benar menyakiti hati masyarakatnya.
Baca Juga: Tanggapi Polemik NasDem dan Gubernur Sulteng, ART: Kemesraan sebagai Sahabat Harus Tetap Dijaga
"Kehidupan para PNS/ASN yang hedonis, merupakan preseden buruk bagi pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Kita ketahui mereka ini adalah abdi negara yang tidak lain pelayan rakyat," kata anggota DPD-RI dapil Sulawesi Tengah ini Jumat sore (24/3/2023).
Seperti baru-baru ini, gaya hedonis Penjabat (Pj) Bupati Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, bersama istri. Pamer barang-barang mewah di medsos sambil plesiran ke luar negeri. Videonya jadi sorotan dan viral.
Baca Juga: Anggota DPD-RI Serukan Otonomi Daerah soal Pengelolaan Pertambangan di Sulteng
Pejabat daerah seperti itu, sebut ART - sapaan akrab senator satu ini, tidak layak menjadi teladan. Harus menjadi perhatian khusus pemerintah pusat.
Dan siapa pun pejabat daerah yang hidupnya hedon, ART komitmen menyorotinya. Dimana pun itu, termasuk di Sulawesi Tengah. Apalagi sang pejabat atau keluarganya secara sengaja pamer kepada publik melalui medsos.
"Kalau video anda (pejabat daerah) sudah viral begitu di masyarakat, ini keterlaluan. Miris sekali. Harusnya berlomba menunjukkan prestasi kerja, bukan malah mempertontonkan sesuatu berlebihan dalam kehidupan," prihatin senator yang dijuluki anak guru mengaji tersebut.
Para pejabat daerah, ujar ART, tidak sadar kalau uang gaji mereka itu berasal dari rakyat. Semestinya, ketika menjadi pejabat daerah atau pusat, jadilah pelayan masyarakat yang baik. Bukan justru memperlihatkan kehidupan yang hedon.
"Rakyat kita hari ini sedang menjerit. Dimana persoalan sembako semua harga naik. Tapi di satu sisi, para pejabat daerah malah plesiran kemana-mana, bahkan sampai keluar negeri,"kritik anggota senator Komite 1 ini.
Olehnya itu, ART dengan tegas meminta kepada Mendagri-RI Tito Karnavian, untuk menegur bahkan kalau perlu mencopot pejabat yang sengaja mempertontonkan hidup hedon.
Bahkan, kalau perlu KPK juga mengejar LHKPN para pejabat daerah yang belum melaporkan LHKPN-nya. Seperti di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, seorang Pj Bupati kehidupannya hedon luar biasa.
Baca Juga: Anggota DPD Minta Personel Polri Dites Urine dan Kekayaannya Diaudit PPATK
"Mempertontonkan kehidupan mereka di mata masyarakat daerahnya, ini sangat memalukan. Saudara Mendagri harus mengambil sikap tegas terhadap pejabat daerah yang terindikasi kehidupan hedon. Jika perlu periksa mereka itu. Sikap seperti ini tidak perlu ada toleransi lagi," desak anggota DPD-RI yang dikenal berani mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. ***
