METRO SULTENG – Tokoh pemuda Sulawesi Tengah yang juga anggota DPD RI periode 2019–2024, Dr. Abdul Rachman Thaha, mengingatkan seluruh kepala dinas dan badan di lingkungan Pemprov Sulteng, agar waspada terhadap oknum-oknum yang mengatasnamakan Gubernur Anwar Hafid, demi kepentingan pribadi.
“Saya mengimbau kepada semua kepala dinas, jika ada oknum yang mengaku-ngaku membawa nama Gubernur untuk meminta paket pekerjaan dalam bentuk apa pun, tolong segera laporkan langsung kepada Gubernur Sulteng,” tegas Abdul Rachman Thaha, Sabtu (28/6/2025).
Baca Juga: Prihatin Dampak Banjir Palu, Abdul Rachman Thaha: BPK RI Perlu Audit Investigatif Pertambangan
Pria yang beken disapa ART sudah menerima beberapa informasi terkait hal tersebut. Ia meyakini tindakan seperti itu merupakan modus lama yang masih sering terjadi. Tak boleh ditolerir, karena berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum yang merugikan banyak pihak.
“Kita sudah banyak melihat contoh nyata bagaimana oknum-oknum tak bertanggung jawab akhirnya terjaring OTT (Operasi Tangkap Tangan) oleh aparat penegak hukum. Kalau ini dibiarkan, Gubernur Anwar Hafid bisa jadi korban,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menilai praktik semacam ini bukan hanya berbahaya secara hukum, tapi juga bisa merusak citra dan kredibilitas seorang kepala daerah di mata publik.
Baca Juga: Operasi Besar-besaran Pemberantasan Korupsi, ART Serukan Dukungan kepada Kejagung dan TNI
“Apalagi ini bisa dimanfaatkan sebagai senjata politik oleh pihak-pihak tertentu untuk menjatuhkan Gubernur. Kita tidak ingin itu terjadi,” ucapnya.
Kepada para pengusaha konstruksi, ART mengimbau agar tidak mudah tergiur dengan janji-janji proyek dari pihak-pihak yang tidak jelas legalitas dan kewenangannya.
“Kalau sudah ada yang minta fee lebih dulu, segera laporkan. Jangan terjebak. Karena ini bisa menyeret banyak pihak, termasuk Gubernur, ke dalam persoalan serius. Saya tidak ingin Gubernur kita dicemari oleh ulah oknum,” tegas ART.
Baca Juga: Dukung Gubernur Anwar Hafid Perjuangkan DBH Tambang, ART: Sulteng Butuh Keadilan
Pria kelahiran Palu 17 September 1979 ini menegaskan komitmennya, untuk ikut mengawal jalannya pemerintahan di Sulawesi Tengah tetap bersih dan berpihak pada kepentingan rakyat.
“Saya akan terus memantau. Ini demi daerah dan masyarakat Sulawesi Tengah yang kita cintai bersama,” pungkasnya. (*)