Prihatin Dampak Banjir Palu, Abdul Rachman Thaha: BPK RI Perlu Audit Investigatif Pertambangan

photo author
- Sabtu, 26 April 2025 | 12:16 WIB
Abdul Rachman Thaha atau ART. (Foto: Ist).
Abdul Rachman Thaha atau ART. (Foto: Ist).

METRO SULTENG – Tokoh masyarakat Kota Palu yang juga anggota DPD RI asal Sulawesi Tengah periode 2019 - 2024 lalu, Abdul Rachman Thaha (ART), menyoroti serius bencana banjir yang melanda Kota Palu pada Jum'at sore (25/4/2025).

Ia menilai banjir tersebut tidak bisa dilepaskan dari dampak aktivitas pertambangan yang marak di wilayah Kota Palu, namun minim tanggung jawab lingkungan.

Baca Juga: Ibukota Sulteng Dikepung Banjir, ART Desak Walikota Palu dan Gubernur Evaluasi Aktivitas Pertambangan

“Puluhan tahun Kota Palu tidak pernah mengalami kejadian seperti ini. Saya yakin dan percaya, ini akibat dari maraknya pertambangan yang tidak dibarengi dengan reboisasi. Air membawa lumpur dan tanah masuk ke rumah-rumah warga, ini sangat merugikan,” tegas ART, Sabtu (26/4/2025).

Banjir terjadi di depan RSUD Undata Jalan Martadinata Kota Palu, Jum'at sore (25/4/2025).
Banjir terjadi di depan RSUD Undata Jalan Martadinata Kota Palu, Jum'at sore (25/4/2025).
Menurutnya, pertambangan di Kota Palu sebagai ibukota Provinsi Sulteng, tumbuh seperti jamur, namun kontribusinya terhadap pemulihan lingkungan nyaris nihil.

Ia mengaku sudah lama mengingatkan pemerintah daerah untuk menindak tegas aktivitas pertambangan yang mengabaikan aspek lingkungan dan keselamatan masyarakat.

“Saya akan menyurat langsung ke BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI perwakilan Sulteng, untuk meminta dilakukan audit investigatif atas kerugian dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang. BPK punya kewenangan untuk menghitung kerugian lingkungan. Jika ditemukan pelanggaran, maka perusahaan harus mengganti kerugian. Kalau tidak, kita bawa ke ranah hukum,” tegasnya.

Baca Juga: Kota Palu Dikepung Banjir: Rumah Warga, Pohon Tumbang hingga Jalan Menuju Bandara Sis Aljufri Terendam

ART juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap kondisi jalan nasional Trans Sulawesi di Sulteng yang rusak akibat tambang dan dibiarkan bertahun-tahun.

Sebagai anak daerah, ia sangat prihatin melihat kondisi ini terus berulang tanpa ada tindakan nyata.

Selain itu, ART mengaku telah mengantongi nama-nama oknum di Dinas Pertambangan Provinsi Sulawesi Tengah yang diduga bermain dalam pengaturan aktivitas tambang. Ia berencana melaporkan oknum tersebut kepada Gubernur Sulteng untuk segera dievaluasi.

Baca Juga: Breaking News! Kantor Bupati Morowali Dilalap Si Jago Merah

“Jangan seenaknya mengatur-atur tambang tapi tidak memikirkan dampaknya terhadap masyarakat. Saya tegaskan, kami tidak anti investasi. Tapi kehadiran investor harus tunduk pada aturan dan kebijakan daerah. Jika tidak mau ikuti aturan, tolak saja. Daripada rakyat terus jadi korban,” tandasnya. (*)

 

 

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Icam Djuhri

Tags

Rekomendasi

Terkini

X