METRO SULTENG – Curhatan Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI pada Selasa (29/4/2025) di Jakarta, mendapat sambutan positif dari berbagai pihak.
Salah satunya dari tokoh nasional asal Sulteng, Abdul Rachman Thaha (ART), yang mendukung perjuangan gubernur.
Baca Juga: Curhat Gubernur Sulteng ke Komisi II: Smelter Nyumbang Triliunan, Daerah Cuma Kebagian Miliaran
Dalam forum tersebut, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan keluhannya terkait ketimpangan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan, yang selama ini dinilai tidak adil bagi daerah penghasil seperti Sulteng. Menurut Gubernur Sulteng, pemasukan negara dari sektor pertambangan di wilayahnya sangat besar hingga ratusan triliun, namun pembagian DBH kepada daerah masih jauh dari harapan.
“Untuk memenuhi rasa keadilan bagi daerah penghasil, maka DBH di bidang pertambangan harus ditinjau kembali. Mesti ada perubahan. Apa yang disuarakan Gubernur Sulteng adalah aspirasi yang masuk akal,” kata anggota DPD RI periode 2019–2024 ini, Selasa malam (29/4/2025).
Baca Juga: Prihatin Dampak Banjir Palu, Abdul Rachman Thaha: BPK RI Perlu Audit Investigatif Pertambangan
ART menegaskan, bagi daerah seperti Sulteng yang memiliki banyak aktivitas pertambangan, DBH sangat vital.
Dana tersebut tidak hanya penting untuk mendukung pembangunan, tetapi juga untuk pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakatnya.
Kondisi lingkungan di Sulteng hari ini sangat terdampak oleh aktivitas tambang. Ini butuh perhatian serius. Kalau DBH-nya cuma Rp200 miliar per tahun, daerah tidak bisa berbuat banyak. Sulteng hanya untung nama, tapi sebenarnya buntung.
Aktivitas pertambangan di Sulteng, telah membawa dampak besar bagi masyarakat. Setiap musim penghujan, masyarakat menanggung beban dari aktivitas pertambangan. Pemukiman dan rumah mereka dilanda banjir. Ini sangat merugikan masyarakat.
"Bahkan, banjirnya sudah jadi langganan setiap tahun," tutur ART yang lahir di Palu, 17 September 1979.
Ia pun mendesak pemerintah pusat agar memberikan perhatian terhadap keluhan yang disampaikan Gubernur Sulteng. Menurutnya, kementerian dan lembaga terkait harus menindaklanjuti aspirasi tersebut.
“Jangan daerah penghasil hanya dikeruk sumber daya alamnya. Pahitnya kita yang rasakan, sementara manisnya dinikmati pihak lain. Ini tidak adil,” tegasnya.
