Baca Juga: Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Dua Periode, Partai Koalisi Bereaksi
Monitoring SPPG
Dari sisi pengawasan, Tan menyentil tentang pengawasan pelaksanaan MBG yang masih longgar.
“Terapkan sistem monitoring, evaluasi, dan supervisi yang akuntable. Ini tidak ada,” ucapnya menggebu-gebu pada anggota dewan.
2. Rekomendasi Pelaksanaan MBG
Pelaksanaan MBG Tak Melulu dengan SPPG
Dengan tegas, Tan meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk tidak keras kepala dan hanya ingin pelaksanaan MBG menggunakan SPPG.
“Wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) nggak bisa membangun dapur SPPG mewah yang harganya miliaran, maka kita harus membina kantin sekolah,” imbuh sosok yang dikenal sebagai ahli gizi masyarakat tersebut.
Kerja Sama dengan Dinas Kesehatan
Baca Juga: PN Palu Tolak Gugatan dan Nyatakan Status Tersangka Pemalsuan Dokumen Darwis Mayeri Sah
Pelaksanaan MBG seharusnya menjalin kerja sama dengan jajaran Dinas Kesehatan.
“Kerja sama dengan Pusekesmas yang bagian wilayahnya untuk supervisi, monitoring, dan evaluasi. Bukan dengan BPOM,” jelasnya.
Transparansi soal Anggaran
Anggaran pengelolaan MBG memang jadi sorotan, termasuk Ta yang menuntut adanya keterbukaan keuangan.
“Transparansi keuangan di mana dapur dan penyedia diketahui publik, nggak diem-dieman,” ucapnya.
