METRO SULTENG – Dalam momentum peringatan Hari Bhayangkara ke-79 tahun ini, Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW SEMMI) Sulawesi Tengah mengingatkan sekaligus mendesak Kapolda Irjen Pol Agus Nugroho soal penanganan laporan terhadap Fuad Plered.
Polda Sulawesi Tengah dinilai lamban melakukan proses gelar perkara kasus dugaan penghinaan terhadap tokoh pendidikan dan ulama kharismatik Sulawesi Tengah, Habib Idrus Bin Salim Aljufri atau Guru Tua.
Baca Juga: Ribuan Warga Alkhairaat Desak Penangkapan Fuad Plered, Bela Guru Tua Harga Mati
Ketua PW SEMMI Sulteng, Lamin Ahmad Aljufri, menyatakan pihak kepolisian terkesan tidak serius dalam menindaklanjuti kasus ini. Hal tersebut, menurutnya, telah menimbulkan kekecewaan mendalam di tengah masyarakat, khususnya umat Islam dan kalangan pendidikan.
“Kapolda Sulawesi Tengah jangan lamban dslam penanganan kasus ini. Menghina ulama dan tokoh pendidikan seperti Guru Tua adalah tindakan yang sangat tidak pantas dan harus ditindak tegas,” ujar Lamin.
SEMMI menyatakan, penegakan hukum yang lamban dalam kasus-kasus yang menyentuh isu keagamaan, berpotensi menimbulkan keresahan sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, mereka meminta Polda Sulteng untuk segera mengambil langkah tegas dan transparan.
Baca Juga: Cinta Masyarakat Morowali kepada Guru Tua Terus Bertambah Setiap Waktu
“Kami tidak ingin kasus-kasus serupa terus berulang tanpa penyelesaian yang jelas. Aparat penegak hukum harus lebih peka terhadap persoalan-persoalan yang menyentuh perasaan umat,” tambahnya.
SEMMI menuntut penyelesaian segera kasus ini sebagai bentuk tanggung jawab dan profesionalisme aparat kepolisian.
“Kami menuntut keadilan dan keseriusan dalam menuntaskan kasus ini. Semoga dapat menjadi kado istimewa di Hari Bhayangkara bagi masyarakat Sulawesi Tengah,” pungkas Lamin.
Baca Juga: Haul Guru Tua ke-57, FKUB Sulteng Bagikan Ratusan Paket Makanan dan Minuman Gratis
SEMMI berharap, peringatan Hari Bhayangkara ke-79, dapat menjadi momen refleksi bagi jajaran kepolisian, terutama dalam meningkatkan integritas dan kecepatan dalam menangani kasus-kasus yang sensitif di masyarakat. (*)
