METRO SULTENG - Pemerintah dituding pihak yang paling bertanggung jawab terkait permasalahan lahan perkebunan sawit di Sulawesi, termasuk di Provinsi Sulawesi Tengah.
“Ada problem yang belum selesai. Dan pihak yang paling bertanggung jawab seharusnya adalah pemerintah,” ujar Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Eksekutif Nasional Walhi, Uli Arta Siagian.
Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers online yang diadakan Transparansi untuk Keadilan (TUK) Indonesia, Rabu (18/6/2025). Uli hadir sebagai salah satu narasumber.
Walhi menjadi pembicara penting, mengingat lembaga swadaya masyarakat yang juga memiliki jaringan di Sulawesi Tengah ini, mengaku menemukan bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit di provinsi itu.
Bukti-bukti itulah yang salah satunya dijadikan bahan oleh TUK Indonesia, dalam memperkarakan salah satu bank karena mengucurkan dana kepada perusahaan sawit tersebut.
Menurut Uli, jika pemerintah melakukan monitoring dan pengawasan, tidak akan ada perusahaan ilegal yang beroperasi.
Ia merujuk informasi yang beredar di media mengenai pernyataan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yang telah menyebutkan ada beberapa perusahaan yang bermasalah di Sulawesi Tengah.
Baca Juga: Berhasil Turunkan Angka Stunting, Pemda Morut Terima Dana Insentif Fiskal Rp 14,9 Milyar
Itu sebabnya, menurut Walhi, ketika masih ada permasalahan antara masyarakat dan perusahaan sawit, pemerintahlah yang menjadi pihak yang paling bertanggung jawab.
Sebagai pihak yang paling bertanggung jawab, pemerintah harus mengenali dan memproses secara benar kondisi lapangan.
Hal itu dilontarkan Uli ketika ditanya seorang jurnalis peserta konferensi pers mengenai profil masyarakat yang kerap dibela Walhi.
Baca Juga: Terapkan Konsep Zero Waste, IMIP Olah 182 Ton Sampah Jadi Kompos dan Pakan Ikan
Menurut jurnalis yang bertugas di Morowali Utara itu, masyarakat yang mengaku sebagai pemilik lahan (klaimer) sawit di Morowali Utara, bukanlah masyarakat asli yang tinggal di sekitar perkebunan kelapa sawit yang berkonflik dengan perusahaan. Masyarakat asli justru merasa beruntung dengan kehadiran perusahaan.
Dampak positif itu dirasakan melalui terbukanya lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, bahkan infrastruktur kawasan yang lebih memadai.
