METRO SULTENG – Mantan Tenaga Ahli (TA) Gubernur Sulteng era pemerintahan Rusdy Matura, Erwin Bulukumba, mengingatkan kepada pemangku kebijakan di daerah ini soal tambang emas Buranga dan Kayu Boko, Kabupaten Parigi Moutong.
Erwin menduga ada keterlibatan aktor di balik pertambangan emas rakyat di dua lokasi tersebut.
Menurut Erwin, ada pihak-pihak yang bermain mengatasnamakan masyarakat untuk meraup keuntungan besar di dokasi pertambangan emas Buranga dan Kayu Boko.
Baca Juga: Resmi Berizin, Pertambangan Emas di Buranga Bukan Lagi PETI
"Ada aktor yang berperan sangat krusial dalam pertambangan emas ini, tetapi tidak melibatkan rakyat secara penuh sebagai pemilik lahan. Bahkan, oknum inilah yang mengakomodir pembentukan 27 koperasi usaha rakyat dengan menunjuk satu konsultan UPL dan UKL yang saat ini masih diproses di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulteng," kata Erwin dalam rilisnya ke redaksi Rabu (19/3/2025) malam.
Pertambangan emas rakyat di Parigi Moutong kini dipenuhi 'pemain impor' atau pihak luar Sulawesi Tengah. Sementara masyarakat setempat justru menjadi penonton, meskipun mereka memiliki modal dan lahan.
"Saya yakin dan percaya, ditetapkannya wilayah pertambangan rakyat (WPR) di Parigi Moutong oleh Kementerian ESDM, tentu ada yang mengurusnya. Pastinya, ada pihak yang punya kepentingan dan akan mengambil keuntungan besar dengan mengabaikan hak-hak rakyat," tegasnya.
Baca Juga: BSI Jadi Bank Emas Syariah Pertama di Indonesia
Untuk itu, ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang mengatasnamakan masyarakat sebagai tameng, sementara di baliknya ada pemodal dan penguasa yang seenaknya membagi-bagi lahan rakyat atas nama koperasi.
"Jika ini tidak diurus dengan baik, pertambangan rakyat di Parigi Moutong bisa menjadi bom waktu yang memicu konflik kepentingan antar kelompok," ujarnya.
Ia mengaku terus memantau pergerakan aktor yang diduga memainkan peran dalam pertambangan tersebut. "Aktor ini adalah orang yang paham kondisi Sulteng dan menetap di sini. Ia sering bolak-balik Jakarta-Palu," ungkapnya.
Olehnya itu, Erwin meminta Dinas Lingkungan Hidup, Dinas ESDM, serta Dinas Penanaman Modal dan PTSP agar berhati-hati dalam menerbitkan izin pendukung terkait pertambangan emas di Parigi Moutong.
Baca Juga: Parigi Moutong Berpeluang Jadi Ibu Kota Sulteng Di Masa Depan, Ini Alasannya
"Karena di dinas-dinas ini rawan terjadi transaksi kepentingan antara oknum dengan pelaku usaha," katanya.
Ia berharap Sulawesi Tengah tidak menjadi ladang eksploitasi oleh pihak-pihak yang tida bertanggung jawab.
