METRO SULTENG - Direktur Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa PDTT, M. Fachri, menjadi salah satu narasumber di acara Focus Group Discussion (FGD) pada Rabu 18 September 2024.
FGD tersebut membahas optimalisasi potensi ugggulan desa melalui Perhutanan Sosial di desa. Kegiatan FGD berlangsung di Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat.
Selain Direktur Pengembangan Produk Unggulan Desa, narasumber lainnya yaitu Guru Besar sekaligus Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta, Prof. Dr. Nurliah Nurdin, Dr. Ika Sartika, selaku akademisi, Dinas PMD dan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, Balai PSKL KLHK Wilayah Jawa.
Baca Juga: Produksi Kakaonya Tertinggi di Indonesia, Kementerian Desa Kembangkan Hilirisasi Kakao di Sulteng
Juga hadir di kegiatan FGD Dinas PMD dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan, Sarekat Hijau Indonesia, Pegiat Lingkungan Hidup, serta 50 kepala desa dan Direktur BUMDes yang berada di Kabupaten Kuningan.
Pada kesempatan itu, Direktur Pengembangan Produk Unggulan Desa M. Fachri menekankan pentingnya model dalam implementasi Perhutanan Sosial oleh BUMDes. Apalagi saat ini kata dia, regulasi memberi peluang untuk ke arah itu.
"Saat ini, regulasi yang baru dari Kepmen LHK 1091 Tahun 2024, membuka ruang untuk BUMDes agar memanfaatkan Perhutanan Sosial untuk meningkatkan kesejahteraan desa," dorong Fachri.
Hal ini, lanjutnya, harus segera disambut baik dan diimplementasikan agar Kuningan menjadi contoh bagi implementasi Perhutanan Sosial BUMDes di seluruh Indonesia.
Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta, Prof Nurliah Nurdin menyatakan, diperlukan peran dan pembagian yang jelas dalam koordinasi antar kementerian dan lembaga serta daerah, dalam mengimplementasikan kebijakan baru ini. Diharapkan kebijakan ini menjadi keran bagi hilangnya kesenjangan ekonomi dan pemerataan.
Baca Juga: Membangun ASEAN dari Desa, Kementerian Desa RI Inisiasi Pembentukan ASEAN Village Network
Sementara itu, Dr. Ika Sartika selaku akademisi menjelaskan peran BUMDes terhadap Perhutanan Sosial sangatlah strategis. Kehadiran BumDes, ujarnya, dapat menambah opsi baru terhadap akses pengelolaan hutan selain dari lembaga yang telah ada.
"Tentunya, dengan ini desa akan menjadi salah satu corong ekonomi melalui potensi hutan di sekitarnya," optimis Dr. Ika.
Di kegiatan FDG hari itu, juga dibahas secara mendalam bagaimana tindaklanjut implementasi Perhutanan Sosial oleh BUMDes.
Menurut Fachri, sebenarnya Kemendes sudah sejak lama mendukung penuh program dan kebijakan Perhutanan Sosial melalui Permendes Prioritas Penggunaan Dana Desa. Akan tetapi, baru kali ini regulasi yang membunyikan BUMDes sebagai subjek Perhutanan Sosial dikeluarkan.
"Jadi, ini kesempatan baik yang harus segera dimanfaatkan" beber Fachri.
