METRO SULTENG - Komisi Penyuluhan Pertanian Provinsi (KP3) Sulawesi Tengah melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara selama dua hari, Rabu dan Kamis (26-27/6/2024).
Kunjungan Ketua dan Sekretaris KP3 Sulewesi Tengah, Dr. H Hasanuddin Atjo dan Ir Muhammad Adam, ke kabupaten penghasil nikel dunia itu untuk membentuk Komisi Penyuluhan Pertanian Kabupaten (KPPK).
Dari 12 kabupaten dan satu kota di Sulteng, tersisa dua kabupaten lagi yaitu Morowali dan Morowali Utara, yang belum membentuk Komisi Penyuluhan Pertanian sesuai dengan instruksi Gubernur Sulawesi Tengah.
Baca Juga: Pemkab Morowali Launching Pencegahan Stunting
Pertemuan di Kabupaten Morowali dilakukan pada Rabu (26/6/2024) bertempat di kantor Dinas Pertanian Morowali di Bungku Tengah. Pihak dinas diwakili Sekretaris Dinas Pertanian, Anwar.
Sedangkan pertemuan di Kabupaten Morowali Utara berlangsung sehari setelahnya, Kamis (27/6/2024). Tempat pertemuan di kantor Dinas Pertanian Morowali Utara di Kolonodale.
Selain pihak dinas, hampir sebagian besar tenaga penyuluh pertanian masing-masing kabupaten turut hadir.
"Olehnya itu, kami harapkan segera terbentuk Komisi Penyuluhan Pertanian di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara. Keberadaan komisi sangat strategis bagi daerah," kata Dr. Atjo yang juga Tenaga Ahli Kemenko Marvest RI.
Menurutnya, sektor pertanian di Morowali dan Morowali Utara membutuhkan penanganan spesifik. Ini mengingat dampak industri pengolahan dan penggalian nikel dua kabupaten tersebut belum berjalan beriringan dengan sektor pertanian.
Disampaikan Dr Atjo bahwa kontribusi pertumbuhan ekonomi (PDRB) Sulawesi Tengah dalam lima tahun terakhir di atas 10 persen, melebihi pertumbuhan rata-rata nasional.
Dan kontribusi PAD Sulawesi Tengah sebesar 70 persen disumbang Kabupaten Morowali dan Morowali Utara, dari sektor pengolahan industri dan penggalian nikel.
Untuk nilai investasi Sulteng, Kabupaten Morowali paling besar yaitu 158 triliun rupiah. Sedangkan Morowali Utara 26,4 triliun rupiah.
"Kenapa sektor pertanian di dua kabupaten ini perlu penanganan spesifik, karena ada kontribusinya. Makanya perlu ditangani secara spesifik sehingga bisa menopang sektor pertambangan. Bukan saling sikut," ujar mantan Kepala Bappeda Sulteng.
