METRO SULTENG-Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengambil langkah untuk mengantisipasi terjadinya antrian berkepanjangan di setiap SPBU Kota Palu.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Sulteng Rusdy Mastura dalam rapat mengantisipasi antrian SPBU, di kantor Gubernur, Senin, (19/9/2022).
Baca Juga: Wujudkan Satu Data Indonesia : Diskominfo Tojo Una-una Gelar Sosialisasi Api-Dada dan perSADA
Menurut Rusdy, pihaknya akan membentuk tim satuan tugas untuk mengawasi penyediaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar tepat sasaran.
Pemprov Sulteng akan membentuk tim satgas terdiri dari Polri, TNI, Kabinda, Kajati dan Pemda Provinsi.
Baca Juga: Langgar Kode Etik, Tiga Anggota Polres Morowali Utara Sulteng Dipecat Tidak Hormat
Berdasarkan catatan Kabinda Sulteng, perbedaan harga BBM solar bersubsidi dan BBM industri, yang mana BBM solar subsidi Rp6.800. Sementara BBM solar industri sudah mencapai Rp23 000/liter.
Hal tersebut diduga adanya tindakan penyalahgunaan BBM, sehingga mengakibatkan antrian panjang.
Baca Juga: Sikapi Insiden Poboya, Ahmad Ali Minta Proses Hukum Menjadi Jalan Terakhir
"Ada yang bermasalah dalam pemanfaatan BBM bersubsidi tersebut yang tidak tepat sasaran," ujar Rusdy.
Sementara itu, Kepala Sales Area Manager (SAM) Retail Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat (Sultengbar) PT. Pertamina, Fahri Rizal Hasibuan mengatakan, atas analisas PT. Pertamina dan Kabareskrim Polda bahwa Sulteng masuk daerah suspek area penyalahgunaan BBM bersubsidi.
" Status tersebut sesuai data yang didapatkan oleh Bareskrim Polda yang secara langsung melihat penyalahgunaan BBM di Sulteng," ujar Fahri.
Oeh karena itu, Fahri meminta agar Pemprov Sulteng dapat membuat surat permintaan penambahan kuota BBM di Sulteng.
Laporan: (Sofyan/Metrosulteng)
