METRO SULTENG - Anggota DPD-RI asal Sulawesi Tengah, Dr Abdul Rachman Thaha, menyayangkan sikap pemerintah daerah yang kurang cepat merespon aksi tuntutan masyarakat Poboya, Kota Palu. Padahal, gejolak di Poboya sudah muncul sejak beberapa bulan terakhir.
Baca Juga: Rusuh Demo Tambang Emas Poboya Palu, Warga Bakar Alat Berat Perusahaan
Puncaknya pada Minggu sore (18/9/2022), warga melakukan aksi spontan dengan membakar alat berat milik perusahaan vendor PT CPM. Beberapa hari sebelumnya warga juga memblokade akses jalan.
Hal ini tidak seharusnya terjadi, jika pemda peka dengan situasi di Poboya. Ada api dalam sekam di Poboya.
Baca Juga: PDIP Ungkit Lagi Memori PIlpres 2019 soal Demokrat
"Sangat disayangkan. Pemda sepertinya adem ayam saja. Terkesan membiarkan. Kok begitu ya sikap pemda,"heran ART, panggilan tenar senator muda ini.
Pemerintah daerah, dalam hal ini Walikota Palu maupun Gubernur Sulteng, mesti menegur PT CPM selaku pemegang kontrak karya tambang emas Poboya. Harusnya, sudah jauh hari dilakukan mediasi atau pertemuan yang sifatnya mengarah pada solusi. Bukan malah membiarkan kondisinya seperti ini.
Baca Juga: Menuju Pemilu 2024, Bawaslu Tojo Una-una Buka Rekrutmen Panwascam
"Harus ada konsolidasi secepatnya. Pemda yang fasilitasi. PT CPM jangan mengulur waktu untuk melakukan ganti untung lahan warga. Sumber masalah di Poboya jelas sekali, ganti untung belum dilakukan menyeluruh,"sodok ART.
Mantan aktivis HMI ini meyakini, tidak akan muncul reaksi kalau penyebabnya tidak ada. Lantaran ada penyebabnya, maka aksi spontanitas warga tidak bisa dibendung.
"Saya sudah pernah menyampaikan di media bulan lalu, PT CPM segera lakukan pertemuan dengan warga. Silakan duduk bersama cari solusi. Ganti untung lahan jangan diundur-undur,"ujar ART.
Baca Juga: Puluhan Personel Polri Diterjunkan Untuk Pengamanan Rakornas Badan Kesbangpol se-Indonesia di Banggai
Dirinya menyampaikan ini bukan tanpa dasar. Laporan masyarakat Kota Palu tentang tambang emas Poboya sudah banyak masuk ke dia. Salah satunya soal ganti untung lahan warga yang masuk dalam areal kontrak karya PT CPM.
"Di Poboya akan bergejolak terus, jika tidak cepat diredam. Pemda harus turun tangan lakukan fasilitasi,"desak anggota Komite 1 yang salah satu tugasnya membidangi keamanan ini.
Masyarakat Poboya bukan anti investasi. Apalagi anti investor. Sama sekali tidak. Mereka hanya ingin, agar investasi yang masuk ke daerah mereka bersifat ramah. Tidak abai dengan hak-hak masyarakat.
"Jangan masalah Poboya menjadi bom waktu. Kasihan daerah dan masyarakat jadi korban,"prihatin ART.
Karena situasi di Poboya saat ini memanas, dimana warga juga memblokade jalan ke lokasi tambang, diharapkan agar aparat keamanan melakukan SOP yang sesuai. Tidak dengan cara main tembak saja.
"Kepada pihak kepolisian, Kapolda dan Kapolres Palu, kiranya jangan sampai ada korban jiwa. SOP pengamanan tidak harus pakai senjata,"warningnya.
ART juga berharap kepada masyarakat Poboya, untuk bisa menahan diri dulu. Sampai ada pertemuan dan solusi dari pihak terkait yang difasilitasi pemda.
