Kades Buton di Morowali Tegaskan Aparatnya Jangan Jadi Pengurus Partai dan Timses, Jika Terbukti Bisa Disanksi

- Sabtu, 27 Mei 2023 | 05:19 WIB
Kades Buton Muh.Yakub H.Lamasiri apel pagi bersama aparatnya
Kades Buton Muh.Yakub H.Lamasiri apel pagi bersama aparatnya

METRO SULTENG- Berdasarkan Pasal 51 huruf (g) UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang berbunyi: “Perangkat Desa dilarang: (g). menjadi pengurus partai politik.

Termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dasar hukum Pasal 64 huruf (h) UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang berbunyi: “Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang: (h), menjadi pengurus partai politik.

Baca Juga: Jaksa Eksekusi Terpidana Korupsi Alkes Poso dan Langsung Dijebloskan ke Lapas IIB Ampana

Baca Juga: Redmi Watch 3 Lite akan segera Diluncurkan, Ini Bocoran Spesifikasinya

Hal ini juga tertuang dalam Pasal 280 ayat 2 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi: pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan: (h) kepala desa, (i) perangkat desa, (j) anggota badan permusyawaratan desa.

Melalui regulasi ini, Muh.Yakub H.Lamasiri Kepala Desa Buton, Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali mengingatkan agar para aparatnya tidak ikut serta menjadi pengurus Partai pada pesta Demokrasi 2024 mendatang.

Baca Juga: Render Samsung Galaxy Watch 6 Classic Lebih Canggih dengan Bezel Berputar, Segera Meluncur

Baca Juga: Pekerjaan Jalan Provinsi Beteleme-Nuha Jangan Jadi Bancakan Politik Jelang Pemilu 2024

"Jangan ada yang jadi pengurus partai dan jangan ada yang mnjadi tim sukses dari siapapun itu," kata dia menegaskan kepada aparatnya, saat menggelar apel pagi didepan kantor Desa Buton, Jumat (26/5/23).

Menurutnya hal tersebut melanggar Undang-Undang, sehingga jika terbukti melanggar aturan tersebut maka akan ditindaki sesuai aturan yang berlaku.

"Siapapun aparat Desa Buton yang terbukti melanggar aturan tersebut, maka saya akan tindak tegas sesuai peraturan yang berlaku," kata Kades Buton memperingatkan bawahannya.

Begitupun baginya, dimana Muh. Yakub mengungkapkan bahwa jabatan Kepala Desa juga sangat dilarang ikut serta menjadi tim kampanye, tim sukses Partai Politik sebagaimana juga tertuang dalam regulasi UU Desa Nomor 6 Tahun 2014.

Baca Juga: BPK Perwakilan Sulteng Temukan Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD Donggala 1 Miliar

Baca Juga: Tiga Orang Santri Jadi Tersangka Kebakaran Sekolah Tahfiz Quran di Makasar

"Kepala desa dilarang menjadi pengurus Partai politik dan pada huruf (j) dilarang untuk ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah".

Halaman:

Editor: Subandi Arya

Tags

Terkini

X