METRO SULTENG - Tenaga Ahli Gubernur Sulawesi Tengah bidang Peningkatan Fiskal dan Investasi, Ronny Tanusaputra, menyatakan bahwa masalah yang menjerat dirinya saat ini dipicu persaingan politik. Ada pihak tertentu dari petinggi partai politik "bermain" di belakang layar.
"Ada yang tidak ingin melihat saya eksis. Peran saya dibatasi bahkan akan dihilangkan," kata Ronny saat dihubungi media ini.
"Jabatan saya sebagai Tenaga Ahli Gubernur diframing. Seolah ini terjadi ketika saya menjabat TA. Padahal locus deliktinya di Morowali Utara dan tahun 2016 silam,"lanjut Ronny.
Secara tegas, Ronny mendukung proses hukum proyek gedung DPRD Morowali Utara (Morut) tahun 2016 diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Supaya masalahnya segera mendapat kepastian hukum dan keadilan.
Baca Juga: PPK1 3 PJN Sulteng Lakukan Perbaikan Bahu Jalan Ruas Tolitoli
"Saya meyakini, KPK menjalankan tugas dengan profesional,"ujarnya lugas.
Meski demikian, Ronny sangat menyayangkan adanya pemberitaan media tertentu yang begitu merugikan dirinya. Bahkan beritanya sangat tidak berimbang.
Dalam pemberitaan tersebut, seolah-olah yang diperiksa KPK hanya Ronny saja. Padahal hari itu, Kamis 15 Desember, ada empat orang lainnya juga diperiksa KPK sebagai saksi. Dua di antaranya termasuk bupati dan wakil bupati Morowali Utara.
Baca Juga: Program Gempar Meluas di Morowali Utara, Bupati Delis Tebar Benih Ikan di Paawaru
"Pemberitaan media tersebut sangat menyesatkan publik. Sangat merugikan. Padahal di satu sisi, saya telah siap menjalani proses ini," kata Ronny.
Dia berharap, relasi kuasa elite politik tidak memengaruhi informasi terkait proses hukum yang sedang berjalan. Karena memberi tekanan dengan cara demikian sangat tidak fair. ***
