• Minggu, 27 November 2022

Kliennya Divonis Bebas, Ishak Adam: Diskon Harga Bukan Tindak Pidana Korupsi

- Rabu, 7 September 2022 | 07:14 WIB
Ishak Adam (tengah) bersama rekannya saat mengikuti sidang di MK Jakarta beberapa waktu lalu. (foto: dok pribadi)
Ishak Adam (tengah) bersama rekannya saat mengikuti sidang di MK Jakarta beberapa waktu lalu. (foto: dok pribadi)
 
METRO SULTENG - Tiga terdakwa dugaan korupsi alat kesehatan RSUD Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, divonis bebas majelis hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A PHI/Tipikor/Palu, Senin (5/9/2022).
 
 
Dari tiga terdakwa, salah satunya klien Ishak Adam SH, MH, yakni terdakwa Lody Abraham Ombu.
 
Jaksa penuntut umum sebelumnya menuntut Lody 8 tahun penjara. Pemilik PT Prasida Ekatama tersebut juga dituntut mengembalikan uang pengganti Rp4,6 miliar subsider 4 tahun penjara.
 
Menurut Ishak Adam, putusan bebas majelis hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A PHI/Tipikor/ Palu, sudah memberi rasa keadilan hukum bagi kliennya. Apa yang dituduhkan JPU kepada kliennya sama sekali bukan perbuatan merugikan negara, atau tindak pidana korupsi.
 
 
"Diskon harga merupakan hal lumrah dalam bisnis to bisnis. Diskon tak boleh dianggap korupsi. Kan diskon tidak memengaruhi HPS,"kata Ishak Adam saat berbicara dengan media ini, Selasa (6/9/2022). 
 
Begitupun dengan tuduhan bersekongkol yang ditujukan kepada kliennya. Ishak menegaskan, mana mungkin orang terlibat bersekongkol, sementara mereka nanti saling kenal saat penetapan pemenang lelang. 
 
 
Dan kasus Alkes RSUD Poso sebelumnya, Amran A Madjid selaku staf teknis divonis bebas. Dinyatakan tidak terbukti bersalah. 
 
"Dari awal ketika kasus ini disidik, saya sudah yakin klien saya dibebaskan dari segala tuntutan. Karena yang dituduhkan persekongkolan dan diskon harga,"kata Ishak. 
 
Dalam Keppres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa, diskon harga memang diperbolehkan. Sepanjang tidak merubah HPS. 
 
 
"Sekali lagi saya tegaskan, diskon ini urusan bisnis. Antara pembeli dengan penjual/pemilik barang. Sepanjang harga sesuai HPS, barang sesuai spek, it's okay. Tidak ada masalah. Kenapa justru dituduh merugikan negara,"tegas Ishak Adam yang juga mantan Ketua KPUD Tojo Unauna ini. 
 
Hal lain yang janggal dalam perkara yang menyeret kliennya ini adalah, perhitungan kerugian negara. Kata Ishak, JPU menggunakan jasa tenaga dosen dalam menghitung kerugian negara. Bukan menggunakan jasa auditor negara dalam hal ini pihak BPKP atau BPK. 
 
 
"Itu tidak dibolehkan. Harus pakai jasa tenaga auditor negara,"kritiknya terhadap JPU  
 
Bisa digunakan jasa tenaga dosen, tapi dalam perkara berbeda. Jasa dosen dibolehkan menghitung kerugian negara, kecuali yang meminta penuntut umum KPK. 
 
 
"Kan mereka bukan penuntut umum KPK. Makanya, harus pakai jasa auditor resmi negara,"tandas Ishak Adam. ***
 
 

Editor: Icam Djuhri

Tags

Terkini

Karyawan PT IMIP di Morowali Terekam CCTV Diserang OTK

Selasa, 22 November 2022 | 10:19 WIB
X