METRO SULTENG-Seteleh menggati lima menteri di kabinet merah putih, pasca demo beesarah Agustus-September lalu, Presiden Prabowo juga didesak untuk mengganti Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo dan Mendagri Tito Karnavian.
Sutrisno Pangaribuan dari
Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas) dan
Presidium Pergerakan Rakyat Indonesia Makmur Adil (Prima), mengatakan, jika Kemendagri dan Polri pro aktif, maka jatuhnya 10 orang korban meninggal dunia dan ratusan orang luka berat dan ringan, pada aksi massa (25-31 Agustus 2025), dapat dihindari.
Sebab Kemendagri memiliki perangkat hingga lingkungan dan dusun, sedang Polri memiliki bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) dan satuan intelkam di desa/ kelurahan. Pemerintah memiliki perangkat lengkap untuk mengantisipasi setiap dinamika di tengah masyarakat.
Selain Kemendagri dan Polri, Pemerintah juga memiliki Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta Komponen Cadangan (Komcad).
Baca Juga: PT IMIP Buka Ruang Inklusi, Puluhan Penyandang Disabilitas Berkarya di Kawasan Industri
"Pemerintah memiliki perangkat lengkap yang jika bekerja dan loyal kepada Presiden Prabowo Subianto pasti tidak akan jatuh korban jiwa dan luka berat dan ringan. Maka Presiden Prabowo dapat meminta pertanggungjawaban dari Kapolri, Mendagri, Kepala BIN, Kepala BAIS, Kepala BSSN, dan Menkomdigi," kata Sutrisno.
Seharusnya, tambah dia, pemerintah khususnya Kemendagri dan Polri sudah dapat mengantisipasi gejolak sejak aksi unjuk rasa rakyat di Kabupaten Pati Jawa Tengah (10-13 Agustus 2025).
Aksi terbesar dalam sejarah Pati tersebut diikuti lebih dari 100.000 orang massa. Reaksi rakyat Pati yang semula terjadi karena naiknya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250%, kemudian diikuti tuntutan pemakzulan bupati Sudewo.
Meskipun demikian, pemerintah tetap santai, padahal Kemendagri telah mengeluarkan data per (15/8/2025) terdapat 125 daerah yang menaikkan PBB-P2.
Selain di Pati, aksi protes atas naiknya (PBB-P2) juga terjadi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Kota Cirebon, Jawa Barat, Kabupaten Semarang Jawa Tengah, dan Kabupaten Jombang Jawa Timur.
Rakyat biasa yang selalu menghindari aksi demonstrasi, justru turun ke jalan, protes kepada kebijakan kepala daerah yang dipilihnya. Kemendagri dan Polri abai terhadap gejolak rakyat yang dimulai dari Pati, Jawa Tengah.
Baca Juga: 191 Aduan Warga Ditangani! PT Vale, Pemda, dan MIND ID Pacu Pemulihan Towuti
"Kemendagri yang memiliki jaringan intelijen di badan kesatuan bangsa dan politik (Bakesbangpol) setiap Pemda, dan satuan Intelkam Polri tidak bekerja atau hasil kerjanya diabaikan," tambahnya lagi
Maka aksi mahasiswa, buruh, dan rakyat yang belajar dari rakyat Pati pun tumpah pasca pengumuman uang pengganti rumah dinas anggota DPR. Aksi “jogetin aja” dari sejumlah anggota DPR pun semakin melengkapi kemarahan massa.
Ironisnya, pemerintah tidak serius mengendalikan aksi massa hingga mengakibatkan 10 orang meninggal, ratusan massa mengalami luka berat dan ringan, dan diduga masih ada massa yang hilang.