METRO SULTENG-Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, ikut bersuara terkait kritikan Tiktoker Bima soal Lampung.
Menurut Mahfud, Bima memiliki hak konstitusional untuk mengkritik pembangunan hingga infrastruktur di Lampung.
Baca Juga: Pengacara Yang Lapor Bima Ke Polisi Dapat Sorotan Publik, Kasus Tabrak Lari Minta Diusut Kembali?
"Bima ini punya hak konstitusional untuk menyampaikan hal itu, apalagi demi perbaikan," kata Mahfud dikutip dari Tiktok @66newlitics, Senin (17/4/2023).
Menurutnya, Bupati Lampung memiliki kewajiban moral untuk menyerap aspirasi kritik warganya.
Baca Juga: Ahmad Sahroni Minta Polisi Setop Kasus Bima Dan Intervensi Hukum: Harus Terbiasa Terima Kritikan
"Bupati (Lampung) itu mungkin tidak punya kewajiban hukum untuk ikut itu, karena itu hanya kritik bukan laporan ke aparat penegak hukum. Tapi, dia punya kewajiban moral sebagai pemimpin," jelasnya.
Selain itu, Mahfud menegaskan pihaknya akan mengecek kebenaran informasi yang menyebut ada aparat penegak hukum (APH) mengintimidasi orangtua Bima usai ramai kritikannya soal infrastruktur di wilayah tersebut.
"Tentu saya akan komunikasi kalau sampai ada APH menekan. Nanti Senin saya baru bisa melakukan pendalaman, tentu saya tidak boleh diam jika APH ikut-ikutan soal itu," jelasnya.***
