Polda Sulteng Jadwalkan Pemeriksaan Para Kades dan Bendahara Desa Terkait Kasus Dugaan Korupsi TTG Donggala

- Minggu, 12 Maret 2023 | 16:33 WIB
Salah satu pengambilan dana TTG melalui pegawai Inspektorat Fachri Abusama (baju kaos hitam) untuk pembayaran kuliah Bupati Donggala dan DB Lubis (Foto: Ist)
Salah satu pengambilan dana TTG melalui pegawai Inspektorat Fachri Abusama (baju kaos hitam) untuk pembayaran kuliah Bupati Donggala dan DB Lubis (Foto: Ist)

METRO SULTENG-Penyidik Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulteng kembali melakukan pemeriksaan terhadap para Kepala Desa dan Bendahara terkait kasus dugaan korupsi program pengadaan alat Tehknoligi Tepat Guna (TTG) di Kabupaten Donggala.

Pemeriksaan para Kepala Desa dan Bendahara itu dijadwalkan pada Senin 13 Maret 2023 besok. Para Kepala Desa dan bendahara akan diperiksa sebagai saksi dalam program pengadaan alat TTG tersebut.

Baca Juga: Gubernur Sulteng Dilarikan ke Rumah Sakit di Jakarta, Begini Kondisinya Saat Dijenguk Ahmad Ali

Panggilan pemeriksaan itu ditandatangani langsung oleh Direktur Reskrimsus Polda Sulteng Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Ilham Saparona S.I.K,SH dengan surat panggilan Nomor : S.Pgl/315/III/2023/Sitreskrimsus.

Perlu siketahui, sebelumnya Penyidik tipikor Polda Sulteng sudah melakukan pemeriksaan terhadap 362 orang saksi yakni 116 Kades, 32 Camat, pihak pemda dan swasta. Namun hingga saat ini belum ada satupun ditetapkan tersangka.

Baca Juga: Ammar Zoni Minta Maaf Kepada Irish Bella Usai Ditangkap Kedua Kali Kasus Narkoba

Sementara Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulawesi Tengah, merekomendasikan kepada Bupati Donggala Kasman Lassa agar memberi sanksi para kepala desa (Kades) yang menganggarkan pembelian alat Teknologi Tepat Guna (TTG), karena merugikan negara Rp4,1 miliar.

Hal itu tertuang dalam dokumen laporan hasil pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan dana desa tahun anggaran 2020 dan 2021 nomor 1/LHP/XIX.PLU/01/2022.

Baca Juga: Masuk Dilubang Yang Sama, Ammar Zoni Kembali Tersandung Kasus Narkoba Untuk Kedua Kali

Selain Kades, rekomendasi BPK tersebut juga meminta Bupati memberikan sanksi kepada Kepala Dinas PMD Kabupaten Donggala, Abraham Taud dan Plt Inspektur Inspektorat DB Lubis karena terlibat memfasilitasi penyedia alat TTG karena tidak sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa di desa.

Dalam laporan yang ditandatangani penanggungjawab pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sulteng, Slamet Riyadi itu dijelaskan, pengadaan alat TTG olahan pangan itu sedang dalam proses penyelidikian oleh Kepolisan Daerah Sulawesi Tengah tanggal 22 Juli 2021.

Baca Juga: Intip Spesifikasi, Fitur dan Harga Motor Listrik Kymco i-One Yang Baru Saja Dirilis

Menurut BPK Perwakilan Sulteng, pengadaan alat TTG  di Kabupaten Donggala tidak sesuai dengan ketentuan. Hal itu berdasarkan beberapa faktor antara lain, hasil musyawarah desa belum memasukan pengadaan alat TTG sebagai prioritas dana desa.

Pengadaan alat TTG tidak dimuat secara rinci dalam rencana kerja pembangunan (RKP) desa, dan kepala desa tidak melaksanakan kegiatan persiapan pengadaan alat TTG.

Bahkan waktu yang diberikan selama 60 hari kepada bupati donggala untuk memberikan sanksi terhadap kepala desa,dinas PMD dan Plt Inspektur Inspektorat kabupaten Donggala yang saat itu dijabat oleh DB Lubis  hingga saat ini juga tidak dilakukan.(Ahmad Muhsin / Metro Sulteng)

Halaman:

Editor: Subandi Arya

Tags

Terkini

X