METRO SULTENG- Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub), Suntana, memastikan bahwa bandara di kawasan pertambangan Morowali, Sulawesi Tengah, berstatus terdaftar dan berada dalam pengawasan pemerintah.
Pernyataan ini muncul di tengah sorotan publik setelah Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menilai bandara tersebut beroperasi tanpa perangkat negara yang seharusnya hadir.
Suntana menegaskan bahwa pemerintah telah menempatkan personel resmi di lokasi, termasuk unsur Kementerian Perhubungan dan Bea Cukai.
“Kemarin kami sudah menempatkan beberapa personel di sana dari Bea Cukai, dari kepolisian, eh dari kepolisian, dari Kementerian Perhubungan sendiri sudah ada. Dari otoritas bandara ke sana,” ujar Suntana dalam konferensi pers pada Rabu, 26 November 2025.
Baca Juga: Belum Reda Polemik Ramdana, RSUD Morowali Kembali Diterpa Isu Tak Sedap Soal Donor Darah
Suntana menambahkan bahwa status bandara tersebut tidak dipertanyakan dari sisi legalitas.
“Terdaftar, itu terdaftar. Enggak mungkin bandara tidak terdaftar,” lanjutnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Wamenhub dalam konferensi pers usai mengikuti rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian, Jakarta.
Sorotan Menhan Memicu Pemeriksaan Lintas Sektor
Sebelumnya, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin mengeluarkan pernyataan yang memicu perhatian pemerintah mengenai keberadaan bandara di wilayah industri Morowali.
Sjafrie menyinggung absennya kehadiran negara di fasilitas tersebut ketika membahas kegiatan intercept dalam latihan TNI.
"Intercept ini dalam latihan dilakukan oleh prajurit-prajurit Tentara Nasional Indonesia terhadap bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut," kata Sjafrie.
Walau demikian, Menhan tidak merinci perangkat negara apa saja yang dimaksud tidak hadir di lokasi.
Namun, pernyataannya dianggap mencerminkan adanya potensi masalah dalam aspek pengawasan serta keamanan.
