“Kami langsung telepon Menteri Perdagangan, beliau katakan bahwa enggak ada enggak ada izin,” kata Amran.
Dengan tidak adanya izin, kata Amran, maka seluruh proses pemasukan barang tersebut otomatis masuk kategori ilegal.
Pemerintah disebut kini menelusuri pihak-pihak yang terlibat serta alur masuknya beras ke Sabang untuk menentukan langkah lanjutan, baik administrasi maupun penegakan hukum.
Stok Nasional Cukup, Impor Dinilai Tak Beralasan
Selain persoalan legalitas, Amran menilai bahwa impor beras ini tidak memiliki urgensi.
Pria yang diketahui sebagai bangsawan Bugis ini menjelaskan bahwa stok beras nasional dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat.
Oleh karena itu, pemasukan beras dari luar negeri tanpa izin dianggap tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga melemahkan upaya pemerintah mewujudkan swasembada.
“Beras kita di sana cukup besar. Ada hampir 100.000 ton,” tegasnya.
Amran menambahkan bahwa sikap nasionalisme mestinya tercermin dari bagaimana pihak-pihak yang berkaitan dengan pangan mendukung produksi dalam negeri.
Laki-laki yang lahir di Sulawesi Selatan itu kembali menyoroti pentingnya integritas pejabat dalam mendukung strategi nasional ketahanan pangan.
Baca Juga: Gubernur Sulteng dan ICECC, Bahas Peluang Penerbangan Internasional Rute Tiongkok - Palu
“Stok kita banyak. Ini nasionalismenya di mana? Ini adalah kehormatan bangsa,” imbuhnya.
Pemerintah Siapkan Tindak Lanjut
Kasus impor ilegal 250 ton beras ini kini dalam pemantauan pemerintah pusat.
Kementerian Pertanian menyatakan siap memberikan dukungan penuh kepada aparat penegak hukum jika diperlukan, termasuk membuka akses dokumen internal dan jalur pemeriksaan.
