Di tengah situasi perizinan yang semrawut ini, publik juga mempertanyakan transparansi kepemilikan saham tambang milik Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda.
Sebelumnya, JATAM merilis laporan terpisah mengenai keterkaitan keluarga Sherly dengan lima perusahaan tambang di Malut.
JATAM menilai bahwa di provinsi dengan pengawasan tambang yang lemah, kepentingan bisnis pejabat publik menjadi isu serius dalam etika tata kelola.
Sherly telah membantah adanya konflik kepentingan dan menegaskan bahwa seluruh saham yang dimilikinya adalah warisan keluarga, serta telah keluar dari semua kepengurusan perusahaan sebelum dilantik.
“Saya dari awal transparan saya punya saham di beberapa perusahaan tambang itu tidak ada yang salah,” katanya. “Saya punya saham karena itu turun waris ketika almarhum meninggal.”***
