METROSULTENG — Gerakan Revolusi Demokratik Komite Kabupaten Morowali (GRD KK-Morowali) berencana menggelar aksi unjuk rasa (unras) di kantor PT Cetara Bangun Persada (PT CBP) yang berlokasi di Desa Lalampu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, pada Rabu, 22 Oktober 2025.
Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap aktivitas hauling perusahaan yang dinilai menimbulkan gangguan bagi masyarakat pengguna jalan Trans Sulawesi. Aktivitas pengangkutan material ore nikel menuju pelabuhan jetty disebut kerap menimbulkan kemacetan dan debu tebal di sepanjang jalur utama tersebut.
Ketua GRD KK-Morowali, Amrin, menyampaikan bahwa hasil investigasi lapangan menunjukkan adanya sejumlah persoalan lingkungan yang memerlukan perhatian serius dari pihak perusahaan.
“Selama beberapa tahun terakhir, kegiatan penambangan PT CBP kerap menyebabkan tumpahan lumpur hingga menutup jalan Trans Sulawesi. Kondisi ini membuat pengendara tertahan berjam-jam dan tentu mengganggu aktivitas warga,” ujarnya.
Amrin menegaskan bahwa GRD mendesak perusahaan segera melakukan perbaikan lingkungan serta menindaklanjuti arahan dari pemerintah daerah dan instansi terkait.
“Kami berharap PT CBP segera melaksanakan apa yang telah diarahkan pemerintah daerah. Jika tidak, masyarakat akan terus dirugikan oleh dampak aktivitas tambang yang tidak terkendali,” tegasnya.
Selain itu, Amrin mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang mereka himpun, izin lingkungan PT CBP diduga masih dibekukan oleh Pemerintah Daerah Morowali. Ia juga menyoroti sikap perusahaan yang dinilai belum menunjukkan langkah konkret untuk memperbaiki kondisi tersebut.
“Kami menduga izin lingkungan PT CBP masih dibekukan. Pemerintah daerah sudah beberapa kali memberi teguran, tapi belum ada tindakan nyata dari pihak perusahaan,” jelasnya.
Baca Juga: Bupati Banggai Buka Rakerkab VIII Susun Program Kerja Menghadapi Porvrop 2026
GRD KK-Morowali juga menyesalkan langkah perusahaan yang dilaporkan melaporkan sejumlah warga Desa Lalampu ke pihak kepolisian, karena dianggap memperburuk hubungan sosial di sekitar wilayah tambang.
“Ironisnya, akhir-akhir ini PT CBP justru masif melaporkan masyarakat ke kepolisian. Sikap seperti ini kami nilai tidak bijak dan terkesan arogan,” tambah Amrin.
Amrin menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa apabila perusahaan tidak segera melakukan pembenahan, GRD KK-Morowali bersama elemen pemuda dan masyarakat akan melakukan aksi penghentian aktivitas hauling di jalur Trans Sulawesi.
“Jika tidak ada langkah perbaikan, kami akan turun melakukan aksi dan menghentikan aktivitas hauling yang melintasi jalan Trans Sulawesi. Kami juga meminta Pemda Morowali turun tangan melakukan pengawasan di seluruh wilayah tambang,” pungkasnya.***
