Seorang juru bicara junta tidak dapat segera dihubungi untuk memberikan komentar pada Selasa malam.
Lembaga pemantau hak asasi manusia Amnesty International mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa serangan malam hari itu "harus menjadi peringatan yang mengerikan bahwa warga sipil di Myanmar membutuhkan perlindungan mendesak."
Serangan itu menunjukkan militer "mengintensifkan kampanye brutal yang sudah ada terhadap kantong-kantong perlawanan," kata organisasi yang berpusat di London itu.
Baca Juga: Nasib Timnas Indonesia Setelah Kalah dari Arab Saudi, Masih Adakah Peluang Lolos Piala Dunia 2026?
"Masyarakat internasional mungkin telah melupakan konflik di Myanmar, tetapi militer Myanmar memanfaatkan berkurangnya pengawasan untuk melakukan kejahatan perang tanpa hukuman," kata Joe Freeman, peneliti Amnesty International di Myanmar.
Ia meminta blok Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara untuk meningkatkan tekanan terhadap junta Myanmar saat para pejabat ASEAN bersiap untuk pertemuan akhir bulan ini.
Junta telah menggembar-gemborkan pemilu yang dimulai pada 28 Desember sebagai jalan menuju rekonsiliasi.
Namun, seorang pakar PBB telah menolak pemungutan suara itu sebagai "penipuan" untuk menyamarkan berlanjutnya pemerintahan militer, dan pemberontak telah bersumpah untuk memblokirnya.
Militer sekarang mengepung daerah kantong pemberontak, dengan tujuan memperluas kendali teritorial menjelang pemilu.***
