METRO SULTENG - Nepo kids atau istilah yang merujuk pada fenomena anak pejabat yang kerap memamerkan gaya hidup mewah atau flexing kini menjadi sorotan utama di Nepal.
Istilah ini awalnya populer di India, merujuk pada anak selebriti yang mudah masuk industri film.
Kendati demikian, di Nepal, makna itu berkembang lebih serius dengan mengarahkan makna negatif tentang gaya pamer anak pejabat sehingga akhirnya kini memicu gelombang protes besar-besaran.
Bahkan, protes yang dipicu kemarahan masyarakat terhadap gaya nepo kids ini membuat Perdana Menteri Nepal, Khadga Prasad Sharma Oli resmi mengundurkan diri pada Selasa, 9 September 2025.
Sebelum tuntutan terkait nepo kids menyeruak ke permukaan, gelombang massa bahkan sempat menyerang rumah-rumah pejabat, kantor partai, hingga gedung parlemen.
Menurut laporan Al Jazeera pada Rabu, 10 September 2025, lebih dari 20 orang tewas dalam kerusuhan demonstrasi tersebut, termasuk istri sang mantan perdana menteri Nepal, Radhika Shakya. Mayoritas korban juga berasal dari kalangan muda yang ikut aksi unjuk rasa.
Melihat lebih jauh, diketahui banyak generasi muda Nepal merasa geram melihat anak pejabat menikmati kemewahan, sementara mereka sendiri kesulitan mencari pekerjaan.
“Kesenjangan ini sudah terlalu mencolok. Mereka hidup enak karena orang tuanya berkuasa,” ujar seorang mahasiswa di Kathmandu, Nepal, sebagaimana dikutip dalam laporan yang sama.
Di sisi lain, tagar 'Nepo Kid' pun menjadi tren tersendiri di kalangan muda Nepal. Video-video anak pejabat yang memamerkan mobil mewah, barang bermerek, dengan gaya hidup glamor pun menuai kritik keras di media sosial.
Meski begitu, pengunduran diri Oli ternyata tidak meredakan situasi. Demonstran tetap turun ke jalan pada Selasa, 9 September 2025, unjuk rasa diwarnai aksi membakar ban hingga menyerang kantor partai politik di Lalitpur.
Bandara internasional Kathmandu bahkan sempat menutup semua penerbangan. Sejumlah menteri ikut mundur, termasuk Menteri Dalam Negeri Ramesh Lekhak dan Menteri Pertanian Ramnath Adhikari.
Tekanan publik kian besar, dengan tuntutan reformasi total di tubuh pemerintahan.
Dalam laporan yang sama, pengamat politik di Nepal, Yog Raj Lamichhane bahkan menilai akar masalah ini adalah ketimpangan yang sudah lama terjadi hingga memicu gelombang tuntutan reformasi besar-besaran di Nepal.
