"Itu informasi yang berkembang di Morowali saat ini. Kalau penegak hukum turun, pasti akan ketahuan juga. Siapa rekanannya dan siapa konsultan pengawasnya. Saya yakin akan ketahuan kalau ini sudah di meja polisi atau jaksa," kata sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Terkait pekerjaan rehab kantor bupati tersebut, Iksan Baharuddin Abdul Rauf selaku Bupati Morowali periode 2025 -2030 saat ini, disebutkan telah berkirim surat ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulawesi Tengah di Palu.
Iksan meminta BPK turun melakukan audit terhadap pekerjaan rehab kantor bupati yang "beraroma" KKN tersebut. Tujuan audit supaya ada kejelasan masalahnya.
Baca Juga: Ada Haul Guru Tua ke-57 di Touna, Seruan Kebangkitan Madrasah Alkhairaat dari Pemimpin Daerah
"Tahu tidak. Bupati Iksan informasinya sudah meminta BPK untuk turun melakukan audit. Kalau audit BPK akan menyasar masalah keuangan terkait kualitas pekerjaan," kata sumber itu.
Apa tanggapan Bupati Iksan? Iksan yang berusaha dihubungi melalui handphone dan pesan WhatsApp, belum berhasil. Handphone Iksan berada di luar jangkauan. Pesan WhatsApp yang dikirim juga centang satu alias tidak aktif. (*)
