METRO SULTENG - Sekjen Sentral Cendekia Abnaul Khairaat Indonesia (SCAI), Abdissalam Mazhar Badoh, menyikapi dugaan aliran dana korupsi GK - mantan Gubernur Provinsi Maluku Utara, yang disebut mengalir ke Yayasan Alkhairaat untuk membangun gedung SMK.
Abdissalam Mazhar Badoh memprotes keras perihal etika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memaparkan pendalaman dugaan kasus korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang melibatkan GK.
"Saya marah dan protes sekaligus kecewa dengan penyebutan nama Yayasan Alkhairaat, yang disampaikan secara vulgar dan blak-blakan oleh pihak KPK. Saya menilai ini merupakan pelanggaran moral sekaligus kecerdasan berpikir dan berbicara di media," kata Sekjen SCAI saat dimintai tanggapannya oleh Metrosulteng pada Sabtu siang (26/10/2024).
Baca Juga: Kejari Morut Lakukan Penangkapan Mantan Kades Towara
Tanggapan ini menyikapi pemberitaan salah satu media online beberapa hari lalu, dimana pihak KPK menduga aliran dana GK dipakai membangun SMK yang dinaungi Yayasan Alkhairaat.
“Nama orang saja biasanya diinisialkan. Apalagi ini merupakan badan hukum. Ketika masih dugaan, benar dan tidak melakukan tindakan melawan hukum, sebaiknya digunakan inisial dalam membahasakannya ke umum. Apalagi ini nama yayasan yang paling besar di Indonesia Timur, yang memiliki 22 cabang kepengurusan Komisariat Wilayah di Indonesia yang semuanya aktif untuk pendidikan pengembangan keumatan," sesal Abdissalam Mazhar.
"Yayasan Alkhairaat ini telah menjadi mitra pembangunan manusia dan kemanusiaan di Indonesia. Sudah sejak puluhan tahun, bahkan sebentar lagi Alkhairaat memasuki usia 100 tahunnya. Alkhairaat ini milik umat, bukan pribadi," tambahnya.
Baca Juga: Pjs Gubernur Sulteng: Semoga Pimpinan dan Anggota DPRD Sigi Amanah dan Suarakan Kepentingan Rakyat
Sekjen SCAI mengatakan, akan banyak tuntutan yang memungkinkan bisa dilakukan untuk hal ini kepada pejabat publik, termasuk juru bicara KPK. Sebab sudah menyebutkan secara vulgar yang arahnya pada kredibilitas lembaga.
"Karena walaupun dugaan ini seribu kali benarnya dalam kapasitas logika hukum KPK, tapi ini sifat masih dugaan. Bahkan jika dianggap perlu terkait hal ini, kami akan menghadap Pak Presiden Prabowo untuk membicarakan urgensitas dan intensitas persoalan ini," kata pria satu ini.
Namun sebelumnya, Alkhairaat sebagai yayasan besar, perlu meminta klarifikasi dari juru bicara KPK, saudara TM, terkait hal ini. Sebab akan banyak lahir interprestasi publik terhadap penyebutan nama Alkhairaat dalam pemberitaan yang sudah beredar luas.
"Contohnya, sudah terbentuk opini bahwa Alkhairaat menjadi salah satu tempat pencucian uang korupsi. Inikan merusak nama baik dan merobek-robek wibawa Pendiri Alkhairaat, Habib Idrus bin Salim Aldjufrie selaku pendiri Alkhairaat hanya karena menerima sumbangan," katanya.
Dan KPK mestinya menahan diri dalam penyebutan secara gamblang seperti itu. Karena perlu ada pertimbangan-pertimbangan terkait sensitifitas.
Baca Juga: Detik-detik Speed Boat Yang Ditumpangi Cagub Maluku Utara Meledak, Berikut Kondisi Para Korban
“Logikanya sederhana. Apakah ada orang yang menjaga kotak amal berujar kepada si pemberi uang sebagai amal jariyahnya: Apakah uang yang bapak masukkan hasil korupsi? Atau ketika koruptor ditanya: uangnya dikemanakan? Saya pakai nyumbang masjid, gereja, panti asuhan dan lain-lain. Apakah nama tempat semua itu yang menerima dan tidak tahu, etis untuk disebutkan?," kritik Abdissalam Mazhar.
