Program Pembangunan MDA di Morowali Jika Anggarannya Hibah Ternyata Bisa Dibangun Tiap Desa,Tapi Faktanya Begini

photo author
- Rabu, 31 Januari 2024 | 09:05 WIB
H.Husban PPTK proyek MDA di Morowali
H.Husban PPTK proyek MDA di Morowali

METRO SULTENG- Kurang lebih Rp 20 milyar anggaran APBD Tahun anggaran 2023 untuk proyek pembangunan Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) ternyata tidak menyentuh seluruh desa di Kabupaten Morowali, Sulteng.

Seperti Desa Buton, desa ini berada di Pulau Kaleroang, Kecamatan Bungku Selatan. Dari pengakuan Kades Muh Yaqub, pihaknya tidak menerima program pembangunan MDA.

"Kami tidak tahu program itu, informasinya saja tidak ada ke kami, di desa kami tidak ada pembangunannya,"ungkap Kades belum lama ini.

Baca Juga: Anggaran Hibah Untuk Pembangunan 97 MDA di Morowali Jadi Sorotan, Bagian Kesra Angkat Suara

Lantas apa alasan Bidang Kesejahtraan Rakyat (Kesra) Pemda Morowali yang mengelola anggaran proyek pembangunan MDA ini hingga tidak terbangun di seluruh desa.

Dilansir dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) H.Husban menyebut bahwa anggaran tersebut tidak mencukupi, adapun yang lain dikarenakan tidak memiliki lahan pembangunan.

"Jumlah desa di Morowali ada 116,j ika dibangun semua maka tidak tercukupi,bangunannya pasti tidak tertutup jika tiap desa, ada juga yang menolak karna tidak ada lahannya yang siap dihibahkan," sebut Husban saat ditemui diruang kerjanya, Selasa (30/1/23).

Baca Juga: Penghinaan di Medsos Sudah Ditindaklanjuti Mabes Polri, Motif Yenny Rantung pun Diungkap Kuasa Hukum ART

Kata dia, andaikan anggaran ini hibah dan di swakelolakan ke masyarakat maka akan tercukupi seluruh pembangunan MDA di tiap-tiap desa, bahkan lebih include dengan mobilernya.

"Namun, karena tidak ada yayasan pada waktu itu yang menanungi makanya kami rubah ke belanja aset di anggaran perubahan, memang DPA yang masuk anggaran hibah uang, tapi tidak ada yayasan,jadi kami rubah,"kata Husban.

Olehnya, jelas Husban, proyek tersebut akhirnya dikerjakan oleh pihak kontraktor yang ditunjuk lanhsung atau (PL). Pekerjaan rekanan pasti berbeda dengan swakelola masyarakat. Otomatis anggaran akan mendapat potongan pajak dan lain sebagainya, sehingga hanya dapat terbangun 97 MDA dari 116 desa.

Baca Juga: Viral Ketua DPRD Gunung Kidul Berseteru dengan Aparat Gegara Melarang Kunjungan Jokowi Disambut Spanduk Dukung Ganjar-Mahfud

"Sebenarnya kalau di swakelolakan itu kelebihan anggarannya, bahkan dengan mobilernya masuk dan bisa dibangun tiap desa. Ini pakai bendera (rekanan), belim lagi pajaknya yang mencapai 10% lebih," pungkas Husban.***

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Subandi Arya

Tags

Rekomendasi

Terkini

X