METRO SULTENG - Sekretaris Jenderal BPP Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), H Andi Rukman Nurdin Karumpa, secara khusus meminta kepada Gubernur Sulawesi Tengah untuk memberdayakan kontraktor lokal di daerah. Kontraktor lokal diberi ruang mengerjakan paket proyek yang sifatnya tidak dilelang.
Baca Juga: Relaksasi UU No 11 dan PP No 05, Sekjen Gapensi Minta Pengusaha Daerah Tetap Tenang
"Pak Gubernur Sulteng tolong actionnya. Beri kontraktor lokal diskresi atau kebijakan. Daripada mereka capek-capek ikut lelang, tapi juga tidak menang, lebih baik lakukan penunjukan langsung,"ujar Andi Rukman dalam kunjungannya ke Kota Palu, Kamis 22 September 2022, menghadiri pelantikan pengurus Gapensi Sulteng.
Pria yang baru saja merayakan ulang tahun ke-57 ini, menceritakan beberapa kebijakan daerah lain dalam memberdayakan kontraktor lokal. Seperti di Papua, proyek dengan pagu Rp2,5 miliar ke bawah, tak boleh dikerjakan kontraktor luar. Semua diberi kepada kontraktor lokal.
Baca Juga: Andi Rukman : Jika Aklamasi, Saya Siap Maju Ketum Gapensi
Demikian dengan DKI Jakarta. Gubernur Anies Baswedan melakukan penunjukan langsung kepada kontraktor lokal. Pekerjaan-pekerjaan penunjukan langsung digilir kepada kontraktor lokal.
"Kepala daerah yang lebih tahu bagaimana caranya. Di Papua ada aturan otonomi khusus, sehingga mereka bisa melakukan ini. Di Jakarta juga mengacu aturan yang ada. Sulteng silakan, bagaimana caranya memproteksi dengan aturan,"saran ARN - sapaan akrabnya.
Baca Juga: Dua Momen Istimewa ARN saat Kunjungan di Palu
Kontraktor lokal harus menjadi tuan di negerinya sendiri. Jangan hanya jadi penonton. Ambil peranan. Dan Gapensi selalu mendorong agar di daerah tercipta ruang pemberdayaan kepada rekanan lokal.
"Gapensi selalu memberi masukan kepada pemerintah. Paket proyek yang turun ke daerah, jangan dibuat gelondongan. Proyek yang tadinya bisa dikerjakan 10 sampai 20 orang kontraktor, akhirnya hanya dikerjakan 1 kontraktor. Karena dibuat gelondongan,"ungkap ARN terkait pola pemerintah dalam menyusun kegiatan proyek ke daerah.
Baca Juga: Salma Rahman, Perempuan Pertama yang Pimpin Gapensi Sulteng
Seperti pekerjaan rumah atau gedung, jalan, dan drainase. Pekerjaan-pekerjaan ini harus dipikirkan keterlibatan kontraktor lokal. Penyusunan kegiatannya di buku APBD, tak perlu dibuat gelondongan.
"Dipecah-pecah saja. Diperbanyak. Sehingga jadi paket proyek Rp300 juta, Rp500 juta, atau Rp600 juta. Dengan begitu, rekanan lokal ada ruang. Apalagi kepala daerah melakukan penunjukan langsung berdasarkan diskresi yang sengaja dibuat,"ujar ARN berharap keberpihakan kepala daerah kepada kontraktor lokal.
Baca Juga: Salma Rahman: Gapensi Sulteng Siap Menjadi Mitra Strategis Pemda
Gapensi siap membantu jika kepala daerah butuh partner sharing. Apa yang perlu didiskusikan, pengurus Gapensi siap diundang untuk hal ini.
"Teman-teman Gapensi siap duduk bersama. Memberi masukan dan saran,"tandas ARN. ***