Oleh: Dr. Hasanuddin Atjo
Pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) Indonesia jadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto, sebagai salah satu upaya mendorong terbangunnya ekosistem bisnis di perdesaan.
Hingga saat ini telah dibentuk 80.081 unit KDMP/KKMP se-Indonesia yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo, Senin tanggal 21 Juli tahun 2025 di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. Ini tentunya merupakan langkah serius menjadikan koperasi sebagai sokoguru (pondasi) ekonomi
di perdesaan dan kelurahan.
Sulawesi Tengah sebagai provinsi terluas di Sulawesi, memiliki 12 kabupaten/kota pesisir. Hingga saat ini telah membentuk 1.806 unit KDMP dan 175 unit KLMP. Dari 1.981 Koperasi Merah Putih tersebut sekitar 30 persen berada di wilayah pesisir.
Baca Juga: Implementasi Economi Biru Dimulakan di Sulteng, Diawali FGD Penyusunan Peta Jalan
Pengalaman panjang tentang kesan dan performa koperasi tempo dulu yang kurang baik, seyogianya jadi pembelajaran berharga agar koperasi merah putih tidak lagi mengalami hal yang serupa. Karena itu proses rekrutmen menjadi salah satu tahapan yang menentukan.
KDMP dan KKMP diharapkan menjadi wadah produksi dan distribusi komoditi sekaligus proses edukasi bagi anggota koperasi agar bisa menjadi pelaku usaha yang profesional sesuai dengan norma bisnis dan norma keberlanjutan.
Pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan satu kesepakatan sejumlah negara tergabung dalam UNESCO PBB yang tahun 2030 menjadi batas akhir pencapaian tujuan SDGs.
Ada 17 tujuan sebagai pesan SDGs itu antara lain; tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan; kehidupan sehat dan sejahtera; pendidikan berkualitas; setara gender; air bersih dan sanitasi layak; energi bersih terjangkau; pekerjaan layak, pertumbuhan ekonomi; inovasi, industri dan infrastruktur.
Selanjutnya berkurangnya kesenjangan; kota, pemukiman berkelanjutan; konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; pengelolaan perubahan iklim; menjaga ekosistem lautan ; ekosistem daratan; perdamaian keadilan dan kelembagaan yang tangguh serta; kemitraan mencapai tujuan.
Ekonomi biru versi Indonesia adalah konsep pemanfaatan sumber daya kelautan dan maritim secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan.
Dengan potensi sumberdaya kelautan yang besar, Indonesia berpeluang menjadi pemimpin dalam praktik ekonomi biru, mencakup sektor perikanan, pariwisata bahari, dan energi terbarukan, serta transportasi laut.
Pada periode 5 tahun kedepan, praktik ekonomi biru Indonesia akan diprioritaskan bagaimana memproduksi pangan asal laut, selanjutnya disebut dengan program blue food (perikanan tangkap terukur, budidaya perikanan yang berkelanjutan) dengan prinsip keberlanjutan sebagaimana pesan SDGs.
Desa dan Kelurahan pesisir menjadi wilayah pemerintahan terdepan dan sangat strategis sebagai "kuda penghela bagi kereta kecamatan". Kemajuan ekonomi di wilayah perdesaan maupun Kelurahan secara menyeluruh akan membawa perubahan secara inklusif pada wilayah regional dan nasional.
