Oleh: Dr. Hasanuddin Atjo
(Dewan Pakar Pokja Ekonomi Biru Sulteng)
Ekonomi biru (Blue Economy) menjadi salah satu pendekatan pembangunan berkelanjutan di dunia. Terutama bagi negara berstatus archiphelagos, yaitu memiliki sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil.
Indonesia salah satu negara archipelago terbesar dengan garis pantai hampir 100.000 km serta jumlah pulau kurang lebih 17 ribu buah. Selain itu negeri kepulauan ini beriklim tropis, memungkinkan usaha produksi pangan sepanjang tahun.
Pada saat ini Pemerintah Pusat sedang mendorong praktik economi biru di daerah, untuk menjawab pesan Sustainable Development Goals (SDGs), yang hingga saat ini terus dan gencar dikampanyekan oleh masyarakat dunia.
Baca Juga: Program 9 BERANI Diapresiasi, BERANI Makmur Salah Satu Prioritas dan Perlu Model untuk Percepatan
Pada tahap awal ekonomi biru di Indonesia akan fokus pada cara memproduksi pangan laut diikenal sebagai program blue food (perikanan tangkap yang terukur, budidaya perikanan berkelanjutan). Dengan target memperbaiki kondisi ekonomi, sosial dan lingkungan. Dan selanjutnya secara simultan dirancang menyentuh sektor lain.
Selain blue food (perikanan tangkap dan budidaya), maka sektor lain menjadi sasaran program economi biru yaitu Pariwisata Bahari; transportasi laut; sumberdaya minyak, gas dan mineral, Konservasi Laut; Bioteknologi Kelautan; Energi Terbarukan (gelombang laut, pasang surut, dan arus laut) serta industri kemaritiman.
Kementerian Kelautan dan Perikanan menyikapi program blue food ini melalui 5 program prioritas yang dimulakan pada priode 2019 - 2024 dilanjutkan periode 2025 - 2030.
Program itu adalah perluasan kawasan konservasi laut; penerapan perikanan tangkap terukur; budidaya perikanan berkelanjutan; pengelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulau kecil; serta pengelolaan sampah plastik laut yang mulai terdeteksi berada pada sistem rantai makanan pada ikan.
Gubernur Anwar Hafid sangat menaruh perhatian terhadap implementasi ekonomi biru di daerahnya. Antara lain dengan menetapkan kelompok kerja (Pokja) Ekonomi Biru Sulawesi Tengah melalui sebuah surat keputusan nomor: 500/105/Bapoeda-G. ST/2025.
Pokja yang diketuai Dr. Rahmad M. Arsyad. S.ikom antara lain bertugas menyusun peta jalan implementasi ekonomi biru Sulawesi Tengah 2025-2029, yang sekaligus mengawal dan mengevaluasi implementasi blue ekonomi di daerah yang memiliki garis pantai sekitar 6.000 km dan lebih 1.000 pulau kecil.
Kamis hingga Jumat (tanggal 17 hingga 18 Juli tahun 2025) telah dilaksanakan FGD (Fokus Group Diskusi) bertempat di Ruang Nagana kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah dan dibuka secara resmi Gubernur Sulawesi Tengah diwakili oleh Asisten bidang Perekonomian dan Pembangunan, Dr. Rudi Dewanto.
FGD dihadiri oleh Kementrian Bappenas dan Koperasi secara online serta perwakilan Menko pangan secara offline. Sebagai peserta pada FGD itu adalah perwakilan dari OPD, Bappeda Kelautan Perikanan, Pariwisata lingkungan hidup, Kehutanan ESDM dan Koperasi tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.
Baca Juga: BERANI Panen Raya dan BERANI Tangkap Banyak, Dinilai Strategis Bagi Ketahanan Pangan dan Fiskal
