Rektor UNMA Prof. Andriansyah mengungkapkan Danantara harus difokuskan pada sektor investasi produktif seperti energi terbarukan, infrastruktur digital, dan industri strategis lainnya.
Ia mengingatkan bahwa superholding ini tidak boleh menjadi alat untuk menutupi kebocoran finansial di BUMN yang gagal.
Baca Juga: Aroma Korupsi di Program MBG, Kepala BGN Bantah Perbedaan Anggaran Rp10.000 dan Rp8.000 Per Piring
“Kalau Danantara hanya dijadikan sebagai tempat bailout BUMN yang merugi, ini hanya menunda kehancuran. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola benar-benar memberikan dampak ekonomi yang nyata,” tegasnya.
Seperti diketahui, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia), superholding yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025, memiliki tugas mengelola aset negara senilai US$ 900 miliar (Rp 14.678 triliun).
Danantara diharapkan dapat menjadi instrumen strategis dalam mendukung investasi pemerintah dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Webinar yang diikuti lebih dari 250 peserta ini mencerminkan tingginya perhatian publik terhadap transparansi dan efektivitas pengelolaan investasi negara.
BRIMA bekerja sama dengan Universitas Mathla’ul Anwar (UNMA) Banten, Laboratorium Ilmu Pemerintahan UNTIRA, Pusat Pengkajian Komunikasi dan Media (P2KM) UIN Jakarta, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Banten, serta Lumbung Informasi Rakyat (LIRA).
Badan Riset dan Inovasi Mathla’ul Anwar (BRIMA) adalah lembaga riset yang berkomitmen dalam kajian strategis kebijakan publik, ekonomi, dan investasi, serta mendorong kebijakan berbasis riset ilmiah. (*)
