Satu hal lagi yang diingatkan anggota DPD-RI ini kepada saudara Kapolri. Katanya, dirinya bisa memahami kenapa sikap Kapolri seperti itu.
Kapolri berada langsung di bawah presiden. Tentu menjadikan Kapolri sebagai aparat yang harus menjaga kebijakan presiden, termasuk kebijakan yang tidak bijak sekalipun.
Baca Juga: Unjukrasa Berujung Anarkis, PT GNI akan Lakukan Investigasi
"Jadi, alih-alih Kapolri hadir sebagai penegak keadilan. Saya justru dengan perasaan kecewa menyimak pernyataan Kapolri sebagai penjaga kepentingan keamanan dan politik, yang disamarkan lewat bahasa hukum,"sesal anggota Komite I DPD-RI.
Tapi apa boleh buat, dengan persepsi sedemikian rupa, ART mengaku semakin sangsi dengan Polri. Apakah institusi ini benar-benar mampu menjadi otoritas penegakan hukum yang profesional dan akuntabel.
"Saya ingatkan Kapolri soal tumpukan pekerjaan rumahnya. Jangan terlalu memusingkan survei. Pastikan pekerjaan rumah anda selesai. Berikut terealisasinya seluruh komitmen dan program prioritas anda, serta berbagai megaskandal memalukan yang dilakukan oleh para oknum personel Polri,"tegas doktor hukum tata negara ini. ***
