METRO SULTENG- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone , Sulawesi Sealatan, menerima Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggotan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Selasa (23/8/2022).
Ketua DPRD Bone yang juga Ketua Banggar DPRD Bone Irwandi Burhan bersama sejumlah anggota DPRD Bone dan OPD Kabupaten Bone menerima rombongan DPRD Morowali Utara.
Baca Juga: Profil Dr Anas Yalitoba, Calon Sekdaprov Sulteng yang Terkenal Disiplin dan Loyal
"Kami berdiskusi dan sharing soal mekanisme anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)," kata Ketua DPRD Kabupaten Bone, Irwandi Burhan usai pertemuan tersebut di ruang pimpinan DPRD Bone.
"Saya menyampaikan dana PEN itu awalnya tidak disampaikan ke DPRD, dalam perjalanannya harus masuk di APBD. Pada saat kita melakukan penetapan APBD perubahan, dana PEN itu tidak dimasukkan," tambah politisi Golkar Kabupaten Bone ini.
Baca Juga: Ferdy Sambo Percayakan Kak Seto Lindungi Anak-Anaknya Dari Perundungan
Dia menjelaskan pada tahun 2021 anggaran PEN dimasukkan ke APBD pokok yang kemudian dibahas Pemda bersama DPRD Bone. Rencana awal pinjaman Rp500 miliar yang diperuntukkan kegiatan infrastruktur yang menjadi usulan prioritas.
"Dalam perjalanan sudah disetujui Rp500 miliar di 2021 yang belum direalisasi. Sehingga menyeberang di tahun 2022, namun pada saat dievaluasi nilainya berkurang, menjadi Rp298 miliar, memang berdasarkan PMK tidak ada persetujuan ke DPRD. Hanya menyampaikan," jelasnya.
Baca Juga: Profil Kak Seto, Sosok Yang Bikin Air Mata Ferdy Sambo Tumpah Dari Lubuk Hatinya
Sementara itu, dari DPRD Morowali Utara rombongan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Morowali Utara Megawati Ambo Asa bersama Wakil Ketua DPRD Morowali Utara Muhammad Safri dan sejumlah anggota dewan.
Ketua DPRD Morowali Utara Megawati Ambo Asa mengaku datang ke Bumi Arung Palakka untuk belajar tentang Dana PEN.
"Ini dalam perjalanannya sudah berjalan untuk di Morowali Utara, kita belajar kepada Pemda bersama DPRD Bone yang sudah melakukan pembangunan dengan menggunakan dana PEN," kata Megawati Ambo Asa di Kantor DPRD Bone.
Baca Juga: Profil Fakultas Kedokteran Unila Yang Diobok-Obok KPK Terkait Suap Rektor
Kata dia, dalam proses penganggaran dana PEN, pemerintah daerah hanya menyampaikan ke DPRD saja.
"Makanya kami datang bagaimana prosesnya apakah melibatkan DPRD Bone. Di sisi lain apapun yang dianggarkan dalam APBD
harus diketahui oleh DPRD," katanya dilansir laman sindonews.***
