METRO SULTENG-Kenaikan harga BBM di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih dari efek pandemi terus menuai kritik. Tidak hanya dari masyarakat, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Fraksi PKS menuding bahwa kebijakan ini merupakan kebijakan tanpa empati sebab menyebabkan efek domino pada kebutuhan masyarakat yang lain.
“Hal ini sudah sunatullah. Begitu harga BBM naik, sudah pasti berimbas pada sektor lain yang juga akan mengalami kenaikan harga,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD Sulteng Wiwik Jumatul Rofi’ah dalam rilis resmi Fraksi PKS DPRD Sulteng menyikapi kenaikan harga BBM, Selasa (06/09/2022).
Baca Juga: Presiden Jokowi Lantik Azwar Anas Menteri PAN-RB
Menurut Bunda Wiwik, sapaan akrabnya, dari survey yang dilakukan Fraksinya, beberapa jenis komoditi telah mengalami kenaikan. Baik yang secara langsung, maupun tidak langsung terkait dengan BBM. Misalnya harga komoditi di pasar, hampir semua telah mengalami kenaikan.
“Kalau ada yang tidak naik, misalnya sayur kangkung seikat tetap harganya seribuan, tapi jumlahnya makin sedikit,” katanya.
Kenaikan BBM yang diikuti dengan kenaikan harga bahan pokok tentu semakin membuat rakyat tercekik. Bahwa kenaikan BBM, menurut Bunda Wiwik, mestinya tidak dilihat hanya sebagai persoalan sederhana sebab BBM berpengaruh dalam mata rantai ekonomi.
Di sisi lain, janji pemerintah akan menggelontorkan bantuan langsung tunai sebagai kompensasi dari kenaikan BBM dinilai tidak akan banyak berpengaruh.
Baca Juga: Wapres Angkat Bicara Insiden di Ponpes Gontor, Minta Pelaku Diproses Hukum
Sebabnya kata Bunda Wiwik, belajar dari pengalaman sebelum-sebelumnya, banyak bantuan yang tidak tepat sasaran. Dalam pengalokasian bantuan juga banyak yang pesimistis, mengingat selama ini banyak bantuan yang dimanipulasi.
“Dulu pada 2013, Jokowi pernah bilang bahwa BLT dan BLSM tidak mendidik. Lah sekarang, justru jadi program kebijakan pemerintah pusat,” kata Bunda Wwik lagi.
Bunda Wiwik juga pertanyakan alasan pemerintah sehingga mengeluarkan kebijakan menaikkan harga BBM. Saat ini minyak dunia sedang mengalami penurunan. Selain itu, jika memang kas negara banyak tergerus dengan subsidi, lalu kenapa program pemindahan Ibukota pemerintah memiliki anggaran. Demikian pula program Kereta Api Cepat yang dulu katanya murni dilakukan swasta tetapi sekarang dibiayai oleh APBN.
“Olehnya itu, Fraksi PKS DPRD Sulteng menyatakan menolak kenaikan harga BBM. Jika sekarang harga BBM sudah naik, kami minta diturunkan, karena kian mencekik masyarakat,” katanya lagi.
FPKS juga meminta pemerintah Provinsi dalam sidang paripurna DPRD Sulteng, Senin (5/9/2022), agar melakukan langkah-langkah antisipatif. Sebab menurut Bunda Wiwik, kenaikan BBM sudah pasti akan menimbulkan gejolak, baik gejolak ekonomi maupun gejolak sosial.
Baca Juga: Anies Baswedan Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi Formula E Jakarta