METRO SULTENG - Bukan hanya sekali atau dua kali lagi, dirinya diminta masyarakat Sulawesi Tengah untuk mencalonkan Gubernur atau Wakil Gubernur di Pilkada 2024 nanti. Namun, dirinya menyatakan dengan tegas, saat ini fokusnya masih menyelesaikan amanah di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia.
"Banyak (masyarakat) sekali yang minta ke saya, supaya maju di Pilkada Gubernur 2024. Tapi sekarang ini, saya belum berpikir ke arah itu. Tugas saya dua tahun lagi di DPD RI,"ungkap Abdul Rachman Thaha saat berbincang dengan media ini, Sabtu (20/8/2022) lalu.
Menurut ART, sapaan karib senator muda dari dapil Sulteng ini, jalan pengabdian kepada masyarakat, tidak hanya melalui kursi gubernur atau wakil gubernur saja. Menjadi bukan pejabat negara atau pejabat daerah pun, jalan pengabdian tetap terbuka lebar. Tergantung dari pribadi masing-masing saja.
Baca Juga: Anggota DPD Rachman Thaha Minta Warga Lapor Padanya Jika Ada APH Permainkan Hukum
"Sekarang saja, sudah bersyukur diberi amanah masyarakat Sulteng duduk di senayan. Menjadi wakil mereka di DPD. Saya berterima kasih sekali,"ujar ART penuh syukur.
Untuk 2024 nanti, dirinya memastikan masih istiqamah memilih jalur politik. Apakah tetap di DPD nanti, atau tidak, semua masih bisa berubah. Dirinya akan melihat perkembangan konstelasi politik setahun ke depan.
Perkembangan politik sangat dinamis. Terlebih lagi di Sulteng. Banyak tokoh muda yang mulai digadang-gadang untuk menjadi pemimpin masa depan Sulteng pada 5 hingga 10 tahun ke depan.
Baca Juga: Kota Palu Sekarang, Lebih Bersih dan Tak Berdebu
"Pengabdian saya ke masyarakat Sulteng, tidak perlu saya gembar-gemborkan. Masyarakat sendiri yang menilai. Apakah saya masih pantas menjadi wakil mereka di 2024 atau sudah tidak. Jawabannya kita lihat nanti di 2024,"lanjutnya.
Menjadi wakil masyarakat Sulteng di senayan, ART berkomitmen selalu menjaga amanah itu. Sebagai anggota Komite I yang diantaranya membidangi hukum dan keamanan, ART berharap dirinya bisa berkontribusi di bidang tugasnya ini.
ART saat ini mengawal upaya penegakkan supremasi hukum di Indonesia. Moncong hukum tak boleh runcing ke bawah tapi tumpul ke atas. Hak setiap warga negara sama di mata hukum. Asas keadilan harus dijunjung tinggi.
"Laporkan ke saya jika ada aparat penegak hukum yang melakukan jual beli hukum. Apakah itu dalam kasus tertentu, atau menjadi beking dalam pengelolaan sumber daya alam. Termasuk yang terjadi di Sulteng,"harap ART.
Baca Juga: Anggota DPD-RI Minta Mabes Polri Turun ke Sulteng, Usut Kasus Suap Casis Bintara
Hukum harus berpihak kepada yang benar. Tidak boleh hukum dijunjung di atas kepentingan sepihak, apalagi atas nama kepentingan kelompok atau pribadi.
"Kasihan masyarakat. Sering kali menjadi korban penegakkan hukum. Mereka diintimidasi dan diintervensi. Padahal, posisi mereka benar. Ini yang selalu saya suarakan dimana-mana. Saya janji akan "sikat" bila ada masyarakat yang menjadi korban atau dikorbankan oleh APH,"tandas senator berusia 43 tahun ini. ***