METRO SULTENG - Meski telah diberi posisi menteri, relawan Pro Jokowi (Projo) masih terus melakukan manuver politik. Posisi menteri, yang kini bahkan setara dengan pimpinan parpol, tidak serta merta membuat Projo diam.
Projo justru makin besar kepala dengan terus menjadi penyambung lidah Jokowi. Adalah Panel Barus, Ketua Bapilpres Projo, menyampaikan klaimnya tentang arah dukungan politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang cenderung ke Bacapres Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Sementara itu, sejumlah deklarator Projo dari berbagai provinsi di Pulau Jawa mendeklarasikan dukungannya kepada Ganjar Pranowo (Ganjar) di Kota Malang. Deklarasi tersebut juga dilakukan dalam rangka menyikapi ketidakjelasan arah dukungan organisasi Projo dalam menghadapi Pemilihan Presiden 2024.
Sejumlah deklarator yang hadir di antaranya Agung Suryo dari Jawa Barat, Bambang Suprapto dari Jawa Tengah, serta Budianto Tarigan dan deklarator Projo lainnya dari DKI Jakarta.
Baca Juga: Motor Klasik Modern Triumph Menampilkan 12 Pilihan Warna dan Model untuk Tahun 2024
Fenomena Relawan Bukan Hal Baru
Keterlibatan relawan dalam perebutan kekuasaan politik bukan hal baru di Indonesia. Sejak pra kemerdekaan, relawan selalu terlibat dalam perjuangan politik, baik secara terbuka maupun tertutup, baik angkat senjata, maupun dengan ujung pena.
Namun relawan; lebih tepatnya sukarelawan memiliki syarat utama dan mutlak: sukarela. Relawan digerakkan oleh nilai dan dipandu oleh etis moral. Bukan karena kepentingan jangka pendek yang oportunis dan pragmatis.
Sementara di belahan dunia lain, sukarelawan juga terlibat dalam perebutan kekuasaan politik. Kelompok relawan mengorganisasikan dirinya secara mandiri, dengan biaya sendiri maupun dukungan publik.
Kelompok aspirasi politik non partai tersebut bergerak bebas untuk menggalang partisipasi publik, tanpa dikomando parpol. Para kelompok relawan tersebut fokus pada tujuan perkenalan dan sosialisasi calon.
Mereka tidak sibuk melakukan manuver politik seperti parpol. Mereka juga akan membubarkan diri setelah pemilihan berakhir. Sebab relawan hanya aktivitas politik ad hoc, bukan pekerjaan.
Menjelang akhir orde baru, fenomena relawan kembali hadir, hingga akhirnya meledak pada peristiwa perebutan kantor DPP PDI, Sabtu kelabu (27/7/1996).
Para relawan pro demokrasi diserang oknum aparat dan preman bayaran. Banyak sukarelawan meregang nyawa, dan hingga kini tak kunjung pulang. Namun para sukarelawan tersebut juga tidak pernah berambisi merebut kursi, apalagi sekadar komisaris. Tujuannya hanya satu; perubahan.
Ingin Mengulang Sukses 2014
