METRO SULTENG - Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, saat ini dalam sorotan. Instansi vertikal yang berkedudukan di ibukota provinsi itu dilaporkan ke Menteri ATR/BPN RI, Hadi Tjahjanto, di Jakarta.
Laporan terhadap BPN Palu terkait proses balik nama sertifikat lahan dan bangunan SPBU di Jalan Dewi Sartika Palu. Permohonan balik nama telah diajukan pemohon, namun BPN Palu enggan memrosesnya.
Baca Juga: Daftar di KPU, ART Pendaftar ke-2 Menuju Dua Periode
Laporan ke Menteri Hadi disampaikan anggota DPD-RI dari dapil Sulawesi Tengah, Abdul Rachman Thaha, saat berlangsungnya rapat kerja Komite I DPD RI bersama Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Senin (5/6/2023).
Anggota DPD RI yang beken disapa ART, meminta kepada Menteri ATR/BPN agar melakukan evaluasi terhadap kinerja BPN Palu. Karena pengajuan balik nama sertifikat yang dimohonkan PT Butol Raya Nusantara dasar hukumnya jelas. Yaitu berdasarkan hasil menang lelang.
"Beberapa waktu lalu, saya datang bertamu ke Kanwil ATR/BPN Sulteng di Palu. Kedatangan saya sebagai masyarakat biasa, bukan anggota DPD RI. Saat itu juga diundang-lah BPN Palu. Tapi ada sedikit insiden terjadi," cerita ART di hadapan Menteri Hadi di forum raker Komite I hari itu.
Salah seorang Kasi (kepala seksi) dari BPN Palu, secara terang-terangan langsung menyampaikan secara sepihak kepada ART, bahwa tidak akan memproses pengajuan balik nama sertifikat dari PT Butol Raya Nusantara.
Baca Juga: Soroti Gaya Hidup Hedon Pejabat Daerah, ART: Keterlaluan, Mendagri Harus Copot!
Penyampaiannya, sambung ART, bernada kurang menghargai. Bahkan tidak mengkaji duduk masalah yang sebenarnya. Padahal, tugas seorang ASN adalah melayani masyarakat.
"Begitu luar biasanya ini Kasi dari BPN Palu. Ini perlu dievaluasi pak menteri. Terutama BPN Palu," pinta ART, senator periode 2019 -- 2024.
Sedangkan dirinya yang paham hukum, masih saja diperlakukan BPN Palu seperti itu. Bagaimana dengan masyarakat kecil yang kurang memahami hukum. Bisa jadi diperlakukan semena-mena.
Saking kecewanya dengan kinerja pelayanan BPN Palu, ART meminta kepada Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, supaya ikut memantau proses balik nama sertifikat PT Gasmindo Utama ke PT Butol Raya Nusantara. Permohonannya saat ini sudah di meja BPN Palu.
Baca Juga: Tinjau TKP Penganiayaan di Jalan Cut Nyak Dien Palu, Elvis: Aktornya akan Kami Kejar!
PT Butol Raya Nusantara mengajukan balik nama sertifikat, karena sudah menang proses lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu sebesar Rp 6,3 miliar.
