METRO SULTENG - Bupati Kabupaten Morowali Utara (Morut) Sulawesi Tengah, Dr. dr Yulkarson Hehi, bertindak selaku pembina upacara pada peringatan HUT Sat Pol PP ke 73, Satlimas ke 61 dan Damkar ke 104 di pelataran Kantor Bupati, Jumat (17/3/2023)
Sementara bertindak sebagai Perwira Upacara Kasat Pol PP dan Damkar Morut, Buharman Lambuli S. Sos
Upacara diawali dengan pemeriksaan pasukan dan pembacaan sejarah singkat polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran.
Baca Juga: Tegaskan Hubungan Baiknya dengan Surya Paloh, Sinyal Rusdy Mastura Masih Nyaman di NasDem?
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Prof Drs H Muhammad Tito Karnavian MA PhD, dalam sambutannya yang dibacakan Bupati Morowali Utara, Delis Julkarson Hehi, meminta kepada seluruh pimpinan di daerah, agar memberikan atensi kepada penyelenggaraan sub urusan pemadam kebakaran di daerah, dengan mengambil langkah-langkah, untuk mempercepat pembentukan Dinas Pemadaman Kebakaran (Minimal Tipe C) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Hadir dalam peringatan itu, Wabup Morut, H Djira K SPd MPd, Wakapolres Morut, Kompol Alfian Joan Komaling SH MPd, Sekda Morut, Ir Musda Guntur MM, Kasat Pol PP dan Damkar morut Buharman Lambuli S.Sos, Pejabat Eselon II, III, IV dijajaran Pemda Morut, serta tamu undangan lainnya.
Mendagri juga meminta, untuk mengoptimalkan peran Dinas Pemadam Kebakaran dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat, melalui prioritas anggaran.
Melakukan percepatan pembentukan dan pembinaan relawan Pemadam Kebakaran sampai ke level Pemerintah terbawah. Melakukan penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pemadaman Kebakaran.
”Kami minta Para Gubernur maupun Bupati/ Walikota di Indonesia, untuk memberikan perhatian khusus terhadap kepastian status kepegawaian aparatur Pemadam Kebakaran, yang masih non- ASN,” pinta Mendagri.
Baca Juga: Viral! Seorang Ibu Ngamuk di Kantor Bank BTN Minta Dananya Dikembalikan, Netizen Malah Sanjung BCA
Pada kesempatan itu, Mendagri juga meminta kepada seluruh Pimpinan di daerah, untuk mengkonsolidasikan penyelenggaraan Trantibum Linmas dalam rangka menghadapi Pemilu 2024, agar tercipta kondisi yang aman, tertib, demokratis, dalam bingkai NKRI.
Kata dia, suksesnya pelaksanaan Pemilu dipengaruhi banyak faktor, diantaranya kesiapan penyelenggara Pemilu.
Pemerintah Pusat dan Pemda, serta kesiapsiagaan dari aparat keamanan, dalam mengantisipasi berbagai macam potensi kerawanan Pemilu.
